Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin pasokan bahan baku pertambangan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) bagi perusahaan yang terintegrasi dengan fasilitas hilirisasi tidak akan dipotong.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga kepastian pasokan industri dalam negeri sekaligus mendorong percepatan hilirisasi nasional.
"Kita cukup memberikan prioritas yang cukup tinggi, Pak, bagi perusahaan khususnya bagi perusahaan pertambangan yang terintegrasi dengan hilirisasi. Di situ kita jamin semua pasokan, tidak ada halangan, tidak ada juga pemotongan dan yang lainnya," ujar Cecep dalam acara BIG Downstream Insights 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (6/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, pemerintah juga memperkuat melalui regulasi terbaru, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, di mana pelaku usaha yang menggarap hilirisasi diberikan kemudahan akses Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanpa jalur lelang beserta sejumlah insentif pendukung.
"Pada saat ketentuan yang baru ini di Undang-Undang 2 Tahun 2025 kemarin, kita juga berikan ada prioritas pemberian WIUP khusus untuk hilirisasi itu sendiri. Kita berikan tanpa melalui lelang dan juga beberapa insentif-insentif yang lain tentunya akan kita optimalkan untuk bisa menggenjot hilirisasi itu sendiri," ujar Cecep.
Adapun untuk fasilitas smelter yang berdiri mandiri tanpa tambang, ESDM terus berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian. Koordinasi ini ditujukan agar pemenuhan pasokan bijih tetap terverifikasi sesuai kapasitas dan performa produksi IUP setempat.
Cecep menjelaskan penataan pasokan untuk berbagai klaster smelter tersebut nantinya dipantau secara ketat lewat mekanisme RKAB setiap tahunnya.
Ia menyebut langkah evaluasi RKAB tahunan ini diterapkan untuk mengontrol kuota produksi nasional agar harga komoditas tetap stabil dan memberi nilai tambah bagi negara.
"Secara overall kita memastikan bahwa pasokan untuk kebutuhan industri itu tercukupi dengan baik dan juga berkelanjutan," tutur Cecep.
(fln/ins)