Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Prabowo Subianto kembali memperlebar kabinet dengan membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Posisi pimpinannya dipercayakan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang kini merangkap dua jabatan di Kabinet Merah Putih sejak Kamis (1/10).
Namun, kemenko anyar ini belum matang lantaran kementerian teknis yang berada di bawah koordinasinya belum teridentifikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil mengaku masih harus mengecek Peraturan Presiden (Perpres) terkait, sedangkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani juga belum mengetahui akan ke arah mana koordinasi kementerian yang dipimpinnya ini.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai pembentukan kemenko ini merupakan upaya Prabowo memberi sinyal kalau ia menaruh prioritas tinggi pada program hilirisasi dan transisi energi agar dapat dieksekusi lebih efektif, bukan sekadar membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Jadi dengan dibentuknya kemenko, berarti hilirisasi dan transisi energi yang diberikan prioritas kuat," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).
Meski demikian, ia mengkritik desain kelembagaan yang terkesan gegabah akibat ketiadaan struktur bawahnya yang jelas. Faisal menilai perencanaan pembentukannya tidak matang.
"Kalau sampai sekarang kemenkonya sudah dibentuk, tapi belum ada kementerian-kementerian (di bawahnya), ini berarti tidak begitu matang desainnya," ujar Faisal.
[Gambas:Youtube]
Faisal juga menyoroti risiko rangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar itu yang berada dalam satu komando vertikal.
Ia memandang posisi Bahlil yang merangkap jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM berpotensi menimbulkan conflict of interest atau konflik kepentingan.
"Saya harap ini hanya temporer untuk menghindari kekosongan saja. Ke depan harus dipikirkan supaya ini tidak diisi oleh orang yang sama," ujar Faisal.
Keraguan senada disuarakan oleh Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda. Ia memandang tugas kemenko baru ini tumpang tindih dengan kewenangan Kemenko Perekonomian.
Huda juga pesimistis terhadap arah transisi energi bersih, mengingat sosok yang memimpin disebut memiliki rekam jejak dan irisan kuat dengan sektor pertambangan.
"Saya justru ragu energi di sini adalah pengembangan energi fosil lagi, bukan energi baru terbarukan. Jadi saya rasa pelantikan Bahlil hanya memperkuat posisi dia dalam mengatur penggunaan energi yang dia inginkan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com secara terpisah.
Ia mengibaratkan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi seperti kapal induk yang disetir oleh nakhoda bermasalah, sehingga berisiko salah arah.
"Kapal induk itu akan kehilangan arah juga mengikuti kapal kecil yang sudah salah arah duluan. Tidak akan ada yang sampai ke tujuan terkait dengan transisi energi baru terbarukan karena nahkodanya tidak mempunyai tujuan yang serupa," ujar Huda.
Sementara itu, Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti kontradiksi fundamental antara agenda hilirisasi dan transisi energi di dalam satu payung kementerian.
Jebakan Tumpang Tindih Jabatan
Presiden Prabowo bentuk Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi, dipimpin Bahlil. Namun, struktur kementerian belum jelas, menimbulkan kritik dan keraguan. (FOTO:Tangkapan Layar Youtube Setpres).
Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho mengatakan penggabungan dua mandat yang saling bertentangan ini berisiko menjebak Indonesia dalam "solusi palsu".
Aryanto mencontohkan proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol milik Arutmin dan KPC melalui PT Bumi Etam Chemical.
Proyek tersebut membutuhkan sekitar 7,7 juta ton batubara kalori rendah per tahun. Nilai investasinya US$2,5 miliar dan produksi ditargetkan mulai akhir 2029.
Ia juga mencontohkan masifnya pembangunan smelter nikel yang ditopang Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) captive justru akan memperpanjang umur permintaan batu bara.
Aryanto pun mengingatkan saat KTT G20 Rio de Janeiro pada November 2024, Prabowo sebenarnya menyampaikan rencana menghentikan PLTU batu bara dan pembangkit fosil dalam 15 tahun, serta optimisme mencapai net zero emission sebelum 2050.
"Janji itu sulit diukur ketika pos yang sama justru mendorong proyek yang mengunci permintaan batu bara untuk jangka panjang," kata Koordinator Nasional PWYP Indonesia Aryanto Nugroho dalam keterangan tertulis, Selasa (6/10).
Lebih lanjut, ia khawatir kehadiran kemenko ini tidak menyelesaikan masalah keekonomian proyek hilirisasi, melainkan sekadar menjadi saluran untuk meloloskan insentif seperti royalti 0 persen bagi proyek fosil yang sebenarnya tidak layak.
Pada akhirnya, beban tersebut akan ditanggung oleh negara melalui hilangnya potensi penerimaan royalti.
[Gambas:Photo CNN]
Sementara itu, Peneliti PWYP Indonesia Ariyansah NK mengkritik absennya prinsip "berkeadilan" dalam nomenklatur kemenko tersebut.
Menurut dia, transisi yang sekadar berorientasi pada kecepatan eksekusi akan memindahkan beban penderitaan kepada kelompok yang paling lemah.
Dampak rapuhnya ekosistem hilirisasi tersebut telah terbukti lewat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang menimpa ribuan pekerja PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara.
Sejak 5 Agustus 2026, PT GNI di Morowali Utara memulai PHK bertahap terhadap sekitar 1.900 dari 6.325 pekerjanya, di tengah proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).
Selain itu, kerapuhan ekosistem hilirisasi juga dinilai menimbulkan deforestasi dan pencemaran lingkungan yang meminggirkan hak masyarakat adat, dalam hal ini di kawasan industri nikel Morowali dan Halmahera.
"Transisi energi yang hanya dikejar kecepatannya akan memindahkan beban ke pihak yang paling lemah. Kemenko ini perlu menjawab satu pertanyaan sejak awal: transisi untuk siapa?" ujar Ariyansah.
[Gambas:Video CNN]
