Menuju Udara Bersih Indonesia, Kolaborasi Lintas Daerah Jadi Kunci

Upaya memperbaiki kualitas udara di Indonesia dinilai tidak lagi bisa dikerjakan satu daerah atau satu lembaga saja. Pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha menilai koordinasi lintas wilayah menjadi syarat agar hasil riset berujung pada aksi nyata.

Profesor Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Puji Lestari, menilai kebijakan nasional dan daerah perlu berbasis data ilmiah yang kuat. Pengukuran kualitas udara yang akurat disebut menjadi fondasi untuk menentukan langkah intervensi yang tepat.

“Data itu menjadi basic science yang bisa menjadi dasar untuk pengambil kebijakan,” ujarnya dalam sesi diskusi Clean Air for Greater Jakarta: From Evidence to Investment and Action, di Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026, Jakarta, Rabu (7/10).

Kajian tim ITB menunjukkan sekitar 38,5 persen partikel halus PM2.5 di Jakarta berasal dari wilayah sekitarnya. Artinya, penurunan emisi di dalam kota saja belum cukup.

Puji juga mendorong agar kualitas udara dijadikan indikator kinerja pembangunan. Menurutnya, indikator itu akan membuat semua pihak berupaya mencapai udara yang lebih baik.

“Saya berharap air quality ini, dimasukkan sebagai salah satu indikator yang penting dalam pembangunan nasional, kemudian juga regional, dan juga sektor-sektor usaha,” kata dia.

Pandangan serupa disampaikan Executive Director Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (ViriyaENB), Suzanty Sitorus, yang menilai penanganan polusi udara Jakarta perlu dilakukan lintas wilayah.

Ia mendorong pemerintah memakai pendekatan air shed atau wilayah tangkapan udara sebagai dasar intervensi. Dengan pendekatan itu, penanganan polusi tidak lagi dibatasi batas administratif maupun sektor tertentu.

“Kita tidak dapat mengatasi polusi udara di Jakarta hanya oleh pemerintah Jakarta sendiri atau oleh sektor tunggal saja. Unit intervensi untuk mengatasi kualitas udara bukanlah batas administratif atau batas sektor, melainkan (dengan pendekatan) air shed,” tuturnya.

Ia menyatakan pemerintah di Jakarta dan wilayah sekitarnya perlu memperkuat perencanaan serta koordinasi.

Suzanty menambahkan, sejumlah sumber polusi seperti pembakaran sampah, ditemukan di berbagai wilayah Jabodetabek.

“Pergeseran yang perlu kita lakukan secara kolektif adalah merencanakan dan berkoordinasi pada skala di mana Jakarta berfungsi,” tegas dia.

Ia juga mendorong daerah tetangga, pelaku usaha, dan komunitas untuk ikut mengambil tindakan bersama.

Di samping pembahasan kebijakan, pada kesempatan tersebut Systemiq meluncurkan studi Jakarta Clean Air Investment Roadmap. Studi yang disusun berdasarkan inventarisasi emisi ITB ini memetakan proyek investasi udara bersih untuk Jakarta dan sekitarnya.

Senior Director Systemiq, Batari Saraswati, mengatakan peta jalan itu berfokus pada tiga sektor utama, yakni transportasi, industri, dan sampah. Menurut dia, proyek yang dipilih adalah yang dapat mendorong adopsi teknologi bersih secara lebih luas.

Peta jalan itu membutuhkan dana katalitik sekitar US$900 juta pada 2027-2030 untuk memicu total investasi sekitar US$53 miliar dari swasta dan pasar.

“Peran dana katalitik US$900 juta bukan untuk membiayai seluruh transisi, tetapi untuk membuka investasi yang jauh lebih besar, yang dapat dipenuhi oleh sektor swasta dan investasi pasar,” papar Batari.

Proyek yang diusulkan mencakup elektrifikasi sepeda motor ojek daring dan mikrobus Transjakarta serta penanganan pembakaran sampah. Pangsa pasar motor listrik baru 1-2 persen pada 2026, sementara sekitar 90 persen pembelian motor memakai pembiayaan.

Untuk sektor angkutan umum, Batari menyebut Jakarta menargetkan 60 persen penggunaan angkutan umum, sedangkan capaian saat ini sekitar 20 persen. Investasi pada halte, jalur pejalan kaki, dan fasilitas park and ride diusulkan untuk memudahkan perpindahan moda.

“Solusinya sudah terjangkau. Langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi aksi yang terkoordinasi dan investasi dalam skala besar,” ucapnya.

Sektor transportasi darat menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar. Meskipun jumlah kendaraan berat seperti truk logistik relatif sedikit, kontribusi emisinya terhadap polusi udara sangat tinggi.

Untuk mengatasinya, elektrifikasi armada dan perbaikan kualitas bahan bakar terus dipacu. Kendaraan bebas emisi diyakini dapat menurunkan kadar partikel berbahaya di jalan raya.

Urban Development Senior Program Lead WRI Indonesia, Dimas Nu'man Fadhil, menyebut hampir sepertiga emisi transportasi darat berasal dari truk. Ia menyatakan pemerintah berkomitmen menyiapkan fondasi koridor logistik hijau.

Penyediaan infrastruktur pengisian daya antarwilayah, termasuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), disebut menjadi prioritas utama. Fasilitas itu diharapkan memudahkan pergerakan angkutan barang berbasis listrik di jalur logistik utama.

Dimas juga menilai transisi ke angkutan barang listrik memberi manfaat ganda bagi negara. Selain mengendalikan emisi karbon dan polutan, langkah itu berpotensi menghemat anggaran subsidi bahan bakar.

Dari sisi pembiayaan hijau, Country Head of Global Network Banking HSBC Indonesia, Charles Kho, menekankan pentingnya kestabilan regulasi untuk menarik minat investasi. Menurut dia, kepastian hukum dan insentif yang konsisten akan mendorong keterlibatan investor dalam ekosistem transportasi ramah lingkungan.

Namun, transisi di sektor angkutan barang masih terkendala kapasitas finansial, terutama bagi pelaku UMKM. Peneliti PUSTRAL UGM, Arif Wismadi, menyebut biaya akuisisi armada listrik yang tinggi memerlukan skema pendanaan yang lebih terjangkau.

“Jangan memaksa penjualan ke individual, tapi corporate, satu kontrak, seribu kendaraan,” ucapnya.

Sistem tukar baterai (battery swap) menjadi salah satu opsi yang terus dikaji. Metode ini dapat mempersingkat waktu pengisian daya sekaligus mengurangi biaya investasi awal yang ditanggung pengusaha.

Business Development Director PT Kalista Nusa Armada, Yoga Adiwinarto, menyatakan fasilitas pengisian daya terintegrasi di area penampungan armada akan menekan total biaya kepemilikan kendaraan. Menurut dia, efisiensi itu menjadi daya tarik utama bagi industri logistik untuk bertransisi.

Direktur PT Danantara Development Management Fund, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyebut adopsi kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat signifikan. Tren itu, menurut dia, perlu dijaga lewat kebijakan insentif ramah lingkungan yang berkesinambungan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku industri diharapkan dapat mewujudkan sistem transportasi yang lebih hijau.