Pemerintah Tarik Utang Rp494,3 T hingga September 2026
Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp494,3 triliun hingga 30 September 2026. Realisasi tersebut mencapai 59,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang masih sesuai rencana atau on track. Pemerintah mempertimbangkan kebutuhan kas negara serta perkembangan kondisi pasar keuangan domestik dan global dalam mengelola pembiayaan.
"Pembiayaan utang terjaga on track," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).
Berdasarkan instrumennya, pembiayaan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara neto mencapai Rp497,5 triliun atau 62,2 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp799,5 triliun.
Sementara itu, pembiayaan melalui pinjaman secara neto tercatat negatif Rp3,2 triliun. Angka tersebut berbanding dengan target pembiayaan pinjaman neto sebesar Rp32,7 triliun.
Secara tahunan, realisasi pembiayaan utang hingga September 2026 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp502,9 triliun. Namun, realisasi pembiayaan melalui SBN meningkat dibandingkan Januari-September 2025 yang sebesar Rp471,4 triliun.
Suahasil menegaskan pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan mempertimbangkan kondisi pasar obligasi dan dinamika ekonomi global.
"Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global. Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik," katanya.
Menurut Suahasil, pemerintah akan menyesuaikan penerbitan SBN dengan kondisi pasar untuk menjaga efisiensi biaya pembiayaan.
"Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan. Lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," ujarnya.
Kementerian Keuangan menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara terukur dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dana dan risiko pembiayaan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar.
Di sisi lain, APBN mencatat defisit sebesar Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir September 2026.
Pendapatan negara terkumpul Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target APBN 2026. Realisasi tersebut tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy).
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari target APBN. Realisasi belanja tersebut tumbuh 19 persen secara tahunan.
(lau/ins)