Pemerintah Kawal Hilirisasi Nikel agar Ekonomi Tumbuh dan Bermanfaat

Pemerintah melanjutkan pengembangan hilirisasi industri melalui peluncuran komersialisasi dan peletakan batu pertama tujuh proyek baru di sektor nikel. Sebanyak 11 proyek dengan nilai investasi US$10,2 miliar atau sekitar Rp180 triliun tersebut diharapkan memperkuat industri pengolahan dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meluncurkan proyek tersebut di Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, Kamis (8/10). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari pengembangan industri hilir berbasis nikel di Indonesia.

"Hari ini, kita akan meluncurkan Ekspor Perdana Baterai Kendaraan Listrik. Kemudian, kita juga akan meluncurkan 11 Proyek Hilirisasi, terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri, dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, Kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park," tuturnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10).

Empat proyek yang memasuki tahap komersialisasi meliputi pengolahan mixed hydroxide precipitate (MHP), material baterai kendaraan listrik berupa nickel manganese cobalt (NMC) dan lithium iron phosphate (LFP), kapasitor aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik.

Sementara itu, tujuh proyek baru mencakup pengembangan material dan komponen baterai kendaraan listrik, industri aluminium, kendaraan berat berbasis listrik, serta photovoltaic glass untuk mendukung industri energi surya.

Airlangga mengatakan hilirisasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Menurut dia, koordinasi kebijakan dari sektor hulu hingga hilir diperlukan untuk mendukung keberlanjutan investasi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga memperkuat struktur industri nasional, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, sinkronisasi kebijakan dari hulu hingga hilir menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan investasi sekaligus memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, kawasan IWIP mulai dibangun sejak 2018 dan terus berkembang menjadi salah satu pusat pengolahan nikel terintegrasi di Indonesia. Penguatan koordinasi hilirisasi di kawasan ini menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah.

Keberadaan kawasan industri ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Maluku Utara. Hingga Juni 2025, nilai realisasi investasi di IWIP tercatat mencapai US$15 miliar dengan penyerapan tenaga kerja melebihi 100.000 orang, termasuk pekerja kontraktor.

Dampak ekonomi tersebut mencatatkan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara sebesar 15,35 persen (yoy) pada triwulan II 2026, menjadi yang tertinggi secara nasional. Sektor industri pengolahan memberi kontribusi dominan sebesar 48,93 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah.

Pemerintah memandang pengembangan kawasan industri ke depan perlu diiringi diversifikasi produk hilir, penguatan rantai pasok domestik, serta pengembangan industri pendukung. Sektor pendukung mencakup baterai kendaraan listrik, aluminium, kendaraan berat berbasis listrik, dan komponen energi surya.

Melalui koordinasi kebijakan yang selaras, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian investasi, ketersediaan bahan baku, keberlanjutan industri, dan perlindungan tenaga kerja. Hal ini diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi bagi daerah dan masyarakat secara luas.