Tiga Krisis Ancam Negara Berkembang, Energi Hingga El Nino
Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memperingatkan negara-negara berkembang terhadap tiga krisis sekaligus yang tengah terjadi, yakni krisis energi, fenomena El Nino, dan lonjakan biaya pinjaman.
Kombinasi ketiga krisis tersebut berpotensi mendorong puluhan hingga ratusan juta orang kembali jatuh ke jurang kemiskinan.
Administrator UNDP Alexander De Croo mengatakan negara-negara berkembang membutuhkan dukungan mendesak dari komunitas internasional untuk menghadapi tekanan yang datang secara bersamaan.
"Negara-negara berkembang seperti ditarik tangan dan kakinya ke berbagai arah. Ini benar-benar sulit bagi mereka," kata De Croo, melansir The Guardian.
Peringatan tersebut disampaikan menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Bangkok.
Sebelumnya, UNDP menerbitkan laporan bertajuk No Time to Recover yang menyoroti risiko krisis energi, iklim, dan utang yang saling memperburuk dampaknya.
Harga minyak dunia kembali menembus US$100 per barel dalam beberapa pekan terakhir setelah konflik di Timur Tengah kembali memanas.
Menurut laporan UNDP, sejak perang Iran pecah awal tahun ini, hingga 130 juta penduduk termiskin dunia telah terlindungi dari dampak penuh lonjakan harga melalui berbagai kebijakan darurat pemerintah.
Namun, perlindungan tersebut kini terancam karena banyak pemerintah mulai kehabisan ruang fiskal untuk menahan kenaikan biaya hidup.
"Apa yang kami lihat sekarang adalah negara-negara mulai mengubah kebijakan dan membiarkan kenaikan harga diteruskan. Mereka mengubah kebijakan karena tidak punya pilihan, karena ruang fiskal mereka benar-benar habis," ujar De Croo.
"Kita sedang menyaksikan badai sempurna yang dapat mendorong puluhan, bahkan ratusan juta orang kembali ke jurang kemiskinan," imbuhnya.
El Nino hingga beban utang
Selain krisis energi, negara-negara berkembang juga menghadapi ancaman El Nino yang diperkirakan bisa menjadi salah satu yang terburuk dalam kurun waktu 1.000 tahun terakhir.
Fenomena iklim tersebut dikhawatirkan memicu gagal panen secara luas serta meningkatkan risiko kejadian cuaca ekstrem.
Pada saat yang sama, aksi jual obligasi di pasar global turut mendorong kenaikan biaya pinjaman pemerintah, sehingga memperberat beban keuangan negara-negara berkembang.
Menurut De Croo, biaya pendanaan melalui obligasi bagi negara berkembang saat ini mencapai sekitar 9 persen.
"Biaya pembiayaan obligasi bagi negara-negara berkembang saat ini mencapai 9 persen. Itu sangat, sangat tinggi," katanya.
Ia memperkirakan situasi tersebut masih akan memburuk hingga musim semi mendatang.
"Untuk masing-masing dari tiga hal yang kami sebutkan, harga bahan bakar, El Nino, dan pasar obligasi, sayangnya saat ini kami belum melihat cahaya di ujung terowongan," ujarnya.
Tekanan utang juga berdampak pada anggaran layanan publik di negara-negara berpendapatan rendah.
Riset terpisah dari kelompok kampanye Debt Justice menunjukkan negara-negara berpendapatan rendah yang dikategorikan IMF sedang mengalami atau berisiko mengalami kesulitan pembayaran utang telah memangkas anggaran pendidikan rata-rata 8 persen sejak 2019.
Sementara itu, belanja publik secara lebih luas turun rata-rata 2 persen.
Direktur Eksekutif Debt Justice Heidi Chow mengatakan tingginya beban utang berdampak besar terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
"Tingkat utang yang tinggi berdampak sangat buruk terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan," kata Chow.
Debt Justice mendesak penghapusan sebagian utang yang paling membebani serta perombakan kerangka restrukturisasi utang yang dikelola IMF.
Bantuan internasional
Chow juga menyerukan penghapusan utang, terutama dari pemberi pinjaman dengan bunga tertinggi seperti bank, dana lindung nilai (hedge fund), dan pedagang minyak.
Lebih lanjut, De Croo mengatakan UNDP tidak menentang upaya pemberian keringanan utang bagi negara-negara yang paling terdampak.
Namun, proses negosiasi keringanan utang dapat berlangsung selama berbulan-bulan, sementara negara-negara berkembang membutuhkan langkah yang lebih mendesak.
"Kami mendesak komunitas internasional, pemberi pinjaman multilateral, donor, dan mitra, untuk memperluas akses pembiayaan yang terjangkau agar negara-negara dapat terus mendukung rumah tangga yang paling rentan," kata De Croo.
De Croo menekankan perlunya kebijakan yang terkoordinasi khusus untuk negara-negara berkembang.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak boleh sekadar menempatkan negara berkembang di urutan terakhir dalam penanganan krisis.
Ia mengatakan langkah yang diambil harus memberikan waktu dan ruang bagi negara-negara tersebut untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan.
De Croo mencontohkan kebijakan negara-negara G20 yang sempat menangguhkan sementara pembayaran utang negara berkembang selama pandemi Covid-19.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya penyediaan likuiditas bagi bank sentral, termasuk fasilitas pertukaran mata uang yang pernah diterapkan bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, selama krisis keuangan.
"Apa yang akan membantu adalah tingkat likuiditas tertentu," pungkasnya.
(lom)