Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut sekitar 4,8 juta peternak mengeluhkan kondisi usaha yang tertekan akibat harga ayam dan telur di tingkat produsen anjlok.
Di sisi lain, harga yang dibayar konsumen justru masih tinggi. Amran menilai selisih harga tersebut mengindikasikan adanya peran perantara yang perlu ditelusuri pemerintah.
Amran mengatakan ribuan peternak ayam dan telur sebelumnya menggelar demonstrasi karena harga jual hasil ternak mereka berada di bawah harga acuan pemerintah (HAP). Harga telur dan ayam di tingkat produsen berkisar Rp20 ribu-Rp21 ribu, sedangkan di tingkat konsumen bisa mencapai Rp40 ribu-Rp45 ribu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini bangkrut ini. 4,8 juta (peternak) yang berteriak. Bukan lagi inflasi, berteriak, bangkrut. Ini pemerintah kita harus turun," kata Amran dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Senin (12/10).
Menurut Amran, kondisi tersebut menjadi anomali karena peternak merugi ketika menjual hasil produksinya, sementara konsumen juga mengeluhkan harga yang mahal. Ia menduga terdapat pihak perantara atau middleman yang memainkan harga di antara produsen dan konsumen.
Amran mengatakan persoalan tersebut telah dibahas bersama pihak terkait selama sekitar tiga minggu, termasuk setelah peternak menggelar demonstrasi pada 9 Oktober silam di sejumlah daerah.
Kementan telah menyurati Kapolri Suyudi Ario Seto untuk berkoordinasi menangani dugaan permainan harga tersebut.
"Saya ulangi, ribuan kemarin demo peternak tanggal 9 (Oktober). Di DPR kami undang, hari libur kami undang, apa masalahnya? Harganya (di tingkat produsen) Rp20 ribu, Rp21 ribu. Tetapi di konsumen, bisa sampai Rp40 ribu, Rp45 ribu. Middleman ini ada yang memainkan harga," ucapnya.
Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu mengatakan pemerintah telah berupaya menyerap hasil produksi peternak melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, menurut dia, langkah tersebut belum menyelesaikan persoalan harga. Pembangunan industri pakan juga menjadi bagian dari solusi, tetapi membutuhkan waktu.
Di tengah keluhan peternak, persoalan pasokan jagung untuk pakan juga menjadi perhatian. Sebelumnya, peternak mengeluhkan distribusi jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang tersendat sehingga sejumlah kandang tidak lagi beroperasi penuh.
Peternak memperkirakan kebutuhan jagung mencapai 223 ribu ton hingga Januari, sedangkan sisa stok SPHP di Perum Bulog disebut hanya sekitar 30 ribu ton.
Menanggapi keluhan tersebut, Amran mengatakan pemerintah masih memiliki alokasi jagung yang akan disalurkan kepada peternak sesuai kesepakatan sebelumnya.
"SPHP kurang lebih 40 ribu ton. Kita akan salurkan sesuai kesepakatan kemarin. Kita selesaikan, masih ada jatah 150 ribu ton," tutur Amran.
Ia juga menyoroti perbedaan harga jagung yang dijual oleh BUMN pangan ID Food dan pihak swasta. Menurut Amran, ID Food menjual pakan dengan harga Rp8.630 per kilogram (kg), sedangkan harga di swasta mencapai Rp10 ribu-Rp12 ribu per kg. Ia mempertanyakan mengapa pemerintah justru menjadi sasaran demonstrasi ketika menjual pakan dengan harga lebih murah.
"Katanya naik harga, padahal ID Food yang menjual pakan itu harganya Rp8.630 (per kg). Swasta menjual Rp10 ribu. Mana yang benar? Tapi yang didemo pemerintah yang menjual murah," ujarnya.
Amran mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ia berharap penyaluran jagung dan penanganan dugaan permainan harga dapat membantu peternak yang tengah menghadapi tekanan biaya dan rendahnya harga jual.
Menurut Amran, persoalan harga pangan tidak akan selesai apabila dugaan permainan di rantai distribusi tidak ditangani. Ia menyatakan pemerintah perlu menelusuri penyebab harga di tingkat produsen dan konsumen bergerak berlawanan, baik pada komoditas ayam, telur, maupun beras.
"Jadi kita didemo konsumen, kita didemo produsen. Lucu kan negeri kita? Peternaknya rugi, di sini juga berteriak," imbuh Amran.
(del/pta)