Anggaran Pertanian Area Bencana Sumatra Rp900 M, Aceh Baru Serap 60%

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan anggaran hampir Rp900 miliar untuk pemulihan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana di Sumatra baru terserap sekitar 50-60 persen di Aceh.

Padahal, anggaran yang dialokasikan melalui refocusing Kementerian Pertanian tersebut telah disalurkan ke dinas pertanian daerah untuk memperbaiki sawah dan kebun yang terdampak bencana.

Tito mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Berdasarkan pemantauan pemerintah, realisasi anggaran di Sumatra Utara dan Sumatra Barat sudah mencapai sekitar 70-80 persen, sedangkan di Aceh masih tertinggal.

"Realisasinya untuk Sumatra Utara dan Sumatra Barat cukup tinggi, sekitar 70-80 persen. Tapi di Aceh itu baru 50-60 persen. Padahal masyarakat yang terdampak sawahnya, kebunnya, mereka sudah meminta dan menuntut untuk perbaikan. Uangnya sudah disalurkan oleh beliau (Mentan Andi Amran Sulaiman), tapi di tingkat dinasnya macet," ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (12/10).

Menurut Tito, lambatnya penyerapan anggaran di Aceh menjadi kendala dalam pemulihan lahan pertanian masyarakat.

Ia mengatakan pemerintah pusat telah berulang kali berkoordinasi dengan pejabat daerah melalui pertemuan daring setiap pekan dan mengirimkan tim untuk mendorong percepatan realisasi anggaran.

Tito menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya hambatan birokrasi yang menghalangi pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah.

Oleh karena itu, Tito dan Mentan Amran sepakat memperkuat koordinasi agar bantuan serta program pemulihan pertanian dapat dijalankan lebih cepat.

Selain anggaran pemulihan lahan, pemerintah juga mengambil alih perbaikan sarana dan prasarana penyuluh pertanian yang rusak dan belum ditangani pemerintah daerah.

Amran mengatakan penyuluh pertanian lapangan (PPL) merupakan ujung tombak pelaksanaan program pemerintah di sektor pertanian. Karena itu, menurut dia, penyuluh perlu mendapat dukungan fasilitas dan regulasi agar dapat menjalankan tugas di lapangan dengan cepat.

Ia mengatakan pemerintah telah memperbaiki regulasi dengan menarik PPL ke pemerintah pusat.

Kebijakan tersebut dimaksudkan agar program dan bantuan dari pusat dapat dilaksanakan dengan lebih cepat, sekaligus memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar dikawal hingga ke lapangan.

"PPL adalah pasukan terdepan untuk swasembada. Merekalah yang tahu di lapangan, mereka terdepan. Sehingga kita harus membuat regulasi yang membuat mereka bisa bergerak cepat di lapangan. Regulasi kita sudah perbaiki, PPL ditarik ke pusat. Tujuannya apa? Agar kebijakan pusat bisa dieksekusi dengan cepat," ujar Amran.

Ia menjelaskan bantuan pemerintah untuk sektor pertanian mencapai sekitar Rp30 triliun dari kementerian. Jika termasuk pembangunan irigasi, total bantuan untuk sektor pangan disebut mencapai Rp144 triliun.

Bantuan tersebut mencakup irigasi, pupuk, traktor, dan sarana produksi lainnya yang perlu diawasi pelaksanaannya oleh PPL.

Dalam kesempatan itu, Amran juga mengatakan pihaknya mulai memperbaiki kantor-kantor PPL yang rusak dengan menggunakan anggaran hasil refocusing tahun ini.

Perbaikan ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu sekitar dua bulan untuk bangunan yang mengalami kerusakan berat, sedangkan penyelesaian seluruh fasilitas ditargetkan berlanjut hingga tahun depan.

Menurut Amran, berdasarkan pendataan sementara, terdapat sekitar 2.600-2.700 kantor atau fasilitas penyuluh yang mengalami kerusakan. Pemerintah akan mengalokasikan anggaran secara bertahap agar fasilitas tersebut dapat kembali digunakan untuk mendukung kegiatan penyuluhan pertanian.

"Ini kan seperti sekarang tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Jadi, kami teman-teman seluruh gubernur, bupati se-Indonesia, kami anggarkan tahun depan untuk memperbaiki ini. Tiga tahun ke depan semua sudah baik," ujar Amran.

Amran juga menyinggung pengendalian inflasi pangan. Ia menyebut inflasi Indonesia masih berada di sekitar 3 persen dan mengatakan pemerintah perlu terus berkoordinasi untuk menjaga stabilitas harga, termasuk menangani dugaan permainan harga oleh pihak tertentu.

Ia mengatakan pemerintah akan melibatkan aparat penegak hukum dalam penanganan dugaan praktik tersebut.

"Terima kasih sekali lagi, aku titip Pak Mendagri, inflasi tadi anomali, kejahatan, ini mafia bukan lagi normal. Kita harus turun tangan semua, kolaborasi dengan kejaksaan, dengan kepolisian," tutur Amran.