AirAsia Dikabarkan Cari Dukungan Pemerintah Malaysia di Tengah Krisis

Pendiri AirAsia Tony Fernandes disebut bertemu dengan pejabat Kementerian Keuangan Malaysia dua pekan lalu di tengah krisis keuangan yang dihadapi maskapai berbiaya rendah tersebut.

Kepada Reuters, tiga orang sumber yang mengetahui hal itu menyebut pertemuan tersebut membahas kemungkinan dukungan pemerintah terhadap AirAsia yang sedang tertekan akibat lonjakan harga bahan bakar pesawat alias avtur.

Pembicaraan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran pemerintah terhadap kondisi keuangan maskapai penerbangan domestik terbesar di Malaysia itu, menyusul lonjakan harga bahan bakar pesawat, kata ketiga sumber.

Dua sumber mengatakan pembicaraan berpusat pada kemungkinan pemerintah mendukung upaya penggalangan dana bagi AirAsia, dengan syarat maskapai tersebut menyetujui sejumlah persyaratan yang masih dibahas.

Dalam wawancara eksklusif dengan Reuters pada Jumat lalu (9/10), Tony membantah pertemuan itu membahas bantuan keuangan. Ia membenarkan adanya pertemuan dengan pejabat Kementerian Keuangan dan Kementerian Transportasi Malaysia atas permintaannya.

Namun, Tony mengklaim pembicaraan saat itu fokus membahas biaya terkait penerbangan, termasuk biaya bandara dan bahan bakar. Tak ada pembahasan soal bantuan keuangan.

"Tidak ada pembahasan mengenai bantuan keuangan dengan pemerintah," katanya.

Ia mengatakan belum meminta bantuan kepada pemerintah. Lalu, pihak pemerintah juga tidak pernah menyampaikan kekhawatiran terkait pendanaan AirAsia ataupun menawarkan dukungan.

Tony optimis AirAsia mampu melewati tekanan keuangan tanpa bantuan negara sepersen pun, seperti yang dilakukan selama pandemi Covid-19.

Meski demikian, Tony mengatakan AirAsia tidak akan menolak jika ditawarkan oleh pemerintah di mana maskapai itu beroperasi, termasuk Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

"Kami tidak akan pernah menolaknya. Kami bodoh jika melakukannya," katanya.

Tony menambahkan sebelumnya ia telah meminta pemerintah membantu AirAsia mendapatkan pinjaman dari bank-bank Malaysia alih-alih meminjam dari luar negeri.

AirAsia masih mengharapkan dukungan tersebut karena lebih memilih pinjaman dalam mata uang lokal dengan suku bunga dan persyaratan yang lebih menguntungkan.

Kementerian Keuangan Malaysia menolak berkomentar. Sedangkan Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke membantah ada pertemuan pihakya dengan AirAsia 2-3 pekan terakhir.

"Mereka (AirAsia) mungkin telah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan. Maskapai-maskapai ini memang rutin mengadakan pertemuan dengan pemerintah," kata Loke.

AirAsia dihantam harga avtur yang melonjak 66 persen menjadi US$183 per barel di kuartal II 2026. Maskapai membukukan rugi bersih 831 juta ringgit atau sekitar US$204 juta. Kerugian tersebut dipengaruhi kenaikan biaya bahan bakar pesawat serta kerugian selisih kurs sebesar 331 juta ringgit.

Per 30 Juni, AirAsia memiliki saldo kas dan bank sebesar 954 juta ringgit. Sementara itu, kewajiban lancarnya mencapai 18,4 miliar ringgit.

Pemerintah Malaysia mengkhawatirkan kondisi keuangan AirAsia karena krisis itu dapat berdampak berantai terhadap konektivitas penerbangan, pariwisata, dan bisnis terkait, termasuk operator bandara yang terafiliasi dengan negara, Malaysia Airports Holdings Berhad.

Sebelumnya, pemerintah Malaysia tengah berbicara dengan Malaysia Airlines dan Batik Air untuk menjajaki kemungkinan mengambil alih pangsa pasar domestik AirAsia jika kondisi keuangannya memburuk.

Menurut sumber Reuters, Malaysia Airlines dan Batik Air menyatakan hanya akan mengambil alih operasi AirAsia dalam skala besar jika mereka juga dapat mengambil alih sewa pesawat maskapai tersebut. Pasalnya, mengambil alih rute dan volume penumpang AirAsia tanpa pesawat akan jauh lebih sulit.

Kedua maskapai juga menyatakan kepada pemerintah Malaysia bahwa mereka lebih memilih memperluas operasi secara organik untuk menyerap rute dan penumpang AirAsia ketimbang mengakuisisi seluruh bisnis maskapai tersebut.

AirAsia disebut menguasai sekitar 40 persen pasar penerbangan Malaysia secara keseluruhan, serta 60 persen penerbangan domestik. Kondisi tersebut membuat persoalan keuangan AirAsia menjadi perhatian bagi pemerintah Malaysia.