Indonesia dinyatakan akan membawa penguatan pasar karbon dan peluang investasi hijau sebagai agenda utama dalam persiapan delegasi menuju Conference of the Parties ke-31 (COP31) UNFCCC di Antalya, Turki.
Pernyataan ditegaskan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam Pertemuan Terbatas Koordinasi Tingkat Menteri Persiapan Delegasi Republik Indonesia untuk COP31 UNFCCC di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Senin (12/10).
Zulhas menyampaikan, pemerintah ingin mendorong komitmen iklim menjadi kerja sama dan investasi yang mendukung perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia ingin membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan dipercaya dunia. Kebijakan ini diharapkan menjadi mesin pertumbuhan hijau sekaligus pintu masuk pembiayaan internasional untuk mendukung aksi iklim dan pembangunan nasional," ujar Zulhas.
Pasar karbon diyakini dapat memperluas sumber pembiayaan untuk aksi iklim, serta membuka peluang investasi di berbagai sektor.
Menurut Zulhas, Indonesia membutuhkan dukungan tersebut untuk memperkuat mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang berdampak langsung pada produksi pangan dan penghidupan masyarakat.
Kekeringan, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran hutan dan lahan dinilai menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim turut menyentuh ketahanan pangan dan kegiatan ekonomi masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah telah menyiapkan kerangka kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
Sebagai Ketua Komite Pengarah Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Ketua Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Menko Pangan mendorong kedua mandat itu dapat memperkuat koordinasi aksi iklim dan investasi hijau.
"Komitmen iklim harus kita terjemahkan menjadi aksi nyata yang berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat. Kita ingin menjaga komitmen iklim global Indonesia, melestarikan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus menjaga target pertumbuhan ekonomi nasional," tutur Zulhas.
Pada kesempatan yang sama, Menko Pangan memaparkan bahwa peluang pertumbuhan hijau Indonesia mencakup pengelolaan hutan dan lahan, energi, industri, pertanian, hingga pengelolaan sampah, serta karbon biru di wilayah laut dan pesisir.
Di sektor pangan, pemerintah akan mendorong peningkatan produktivitas melalui inovasi dan teknologi ramah lingkungan. Sejumlah pendekatan yang dapat dikembangkan antara lain pertanian cerdas (smart agriculture), budi daya perairan berkelanjutan (aquaculture), padi rendah emisi (green rice), dan silvofishery di kawasan mangrove.
Pemerintah juga mendorong pengelolaan, konservasi, danrestorasi lahan terdegradasi. Selain mendukung penyerapan karbon, upaya ini diharapkan membuka peluang kegiatan ekonomi produktif bagi masyarakat.
Pada sektor persampahan, transformasi sistem pengelolaan diharapkan dapat mengurangi emisi metana dan memperkuat ekonomi sirkular. Pemanfaatan sampah menjadi energi melalui pendekatan waste to energy, yang dikembangkan bersama Danantara dan pemerintah daerah, juga diarahkan membantu mengatasi persoalan sampah perkotaan, dan mendukung ketahanan energi.
Di wilayah laut dan pesisir, pengembangan karbon biru diarahkan untuk melindungi ekosistem, termasuk mangrove, yang berperan dalam menyerap dan menyimpan karbon. Upaya tersebut perlu disertai pemberdayaan masyarakat pesisir agar manfaat ekonomi dan lingkungannya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
Dukungan riset dan inovasi, termasuk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), diyakini penting dalam upaya percepatan penerapan teknologi sesuai kebutuhan nasional, serta meningkatkan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Menjelang ajang COP31 di Turki, Zulhas menyampaikan harap bahwa delegasi Indonesia dapat berperan memperkuat koordinasi lintas sektor, menyampaikan capaian pemerintah secara efektif, dan membuka peluang kerja sama internasional bagi kepentingan nasional.
Zulhas mengingatkan, partisipasi Indonesia perlu diarahkan pada hasil konkret yang mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan ekonomi hijau.
"Delegasi Indonesia pada COP31 harus membawa pulang kerja sama substantif dan investasi konkret untuk mendukung perlindungan alam dan pertumbuhan hijau nasional," pungkas Zulhas.
(rea/rir)
