Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap alasan pemerintah melibatkan TNI dalam proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh wilayah Indonesia.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan bahwa skala pembangunan Kopdes Merah Putih sangat besar dan tersebar di berbagai daerah.
Menurut dia, keterlibatan TNI menjadi solusi terbaik agar proses pembangunan infrastruktur koperasi tidak terhambat oleh proses administrasi lelang yang berbelit-belit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk membangun 80.000 itu, bangunan yang besar begini, tanahnya segala macam, tempatnya di seluruh Indonesia, nggak mungkin kita satu-satu tender," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/10).
Zulhas menegaskan skema tender satu per satu berisiko menimbulkan masalah hukum yang justru berpotensi menghentikan dan memperlambat penyelesaian proyek di lapangan.
"Kalau satu-satu tender nanti ada yang miring, diperiksa Kejari lagi, dipanggil ini setop lagi, bisa 10 tahun enggak kelar, gitu. Oleh karena itu, kita minta semua pihak termasuk TNI untuk membantu kita ini," lanjutnya.
Zulhas menerangkan proyek Kopdes Merah Putih merupakan kerja besar yang mengoordinasikan hampir seluruh kementerian, lembaga, BUMN, hingga jajaran pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa.
Ia pun menyebut pemerintah menargetkan persiapan operasional sekitar 35 ribu hingga 40 ribu unit koperasi dapat berjalan secara bertahap hingga akhir tahun.
Untuk memastikan seluruh fasilitas dan jaringan distribusi barang subsidi seperti pupuk, beras SPHP, hingga LPG dapat berjalan dengan baik, pemerintah juga melibatkan jajaran panglima kodam (Pangdam), gubernur, hingga bupati untuk melakukan pengawasan Kopdes Merah Putih secara serentak di lapangan.
"Wakil menteri kita sudah bagi tugas, ya. Tapi yang di agak jauh, ya, nanti Pak Panglima (panglima kodam/pangdam) kita sudah berkirim surat atas arahan Bapak Presiden, nanti pangdam juga ngecek. Pangdam-pangdam ngecek, kemudian gubernur ngecek, bupati ngecek, agar memastikan koperasi ini bisa berjalan," pungkasnya.