Kementerian Pertanian (Kementan) mengintensifkan Gerakan Tanam Serempak untuk mempercepat pemanfaatan lahan hasil program Cetak Sawah Rakyat (CSR).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.
Perluasan lahan pertanian menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi meningkatnya kebutuhan pangan, perubahan iklim, dan alih fungsi lahan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui program Cetak Sawah Rakyat, pemerintah berupaya menambah luas baku sawah nasional agar kapasitas produksi pangan dalam negeri semakin kuat.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, perluasan lahan sawah menjadi bagian dari agenda penguatan ketahanan pangan jangka panjang.
Kementan menargetkan pencetakan sawah baru seluas 225 ribu hektare pada 2025 yang tersebar di 20 provinsi.
Namun, penambahan luas sawah perlu diikuti dengan percepatan penanaman agar lahan yang telah dibangun segera menghasilkan.
Karena itu, Gerakan Tanam Serempak menjadi salah satu instrumen untuk memastikan lahan hasil program CSR dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan kontribusi terhadap produksi pangan nasional.
Sepanjang 2026, gerakan tersebut telah dilaksanakan sebanyak 14 kali di berbagai wilayah, meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua.
Pelaksanaannya terus diperluas dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani.
Selain mempercepat penanaman, kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan indeks pertanaman sehingga lahan yang tersedia dapat ditanami lebih sering dalam setahun.
Dengan demikian, peningkatan produksi tidak hanya mengandalkan pembukaan sawah baru, tetapi juga optimalisasi lahan pertanian yang sudah ada.
Gerakan Tanam Serempak dimulai pada Februari 2026 melalui kegiatan di lima provinsi yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Penanaman dilakukan di lahan CSR seluas 300 hektare yang tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat pemanfaatan lahan baru sekaligus memperkuat peran Brigade Pangan dalam mendukung aktivitas pertanian di daerah pengembangan sawah.
Pada Maret 2026, pelaksanaan gerakan diperluas melalui kegiatan tanam serempak seluas 1.000 hektare di 19 provinsi lokasi CSR.
Pada periode tersebut, realisasi olah tanah tercatat mencapai 46.794 hektare, sementara realisasi tanam mencapai 10.070,72 hektare.
Pemerintah kemudian mengintensifkan sejumlah langkah percepatan, mulai dari pemetaan lokasi tanam, penyusunan jadwal tanam oleh Brigade Pangan, percepatan penetapan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), hingga pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian.
Upaya tersebut berlanjut pada April 2026 melalui kegiatan yang dipusatkan di Kabupaten Tanah Laut dan dilaksanakan secara serentak di 17 provinsi. Pada periode ini, realisasi tanam mencapai 10.873 hektare atau melampaui target sebesar 10.000 hektare.
Cakupan kegiatan selanjutnya berkembang dengan mengintegrasikan Gerakan Tanam Serempak dan program Optimalisasi Lahan (Oplah). Pelaksanaan yang menjangkau 25 provinsi tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan lahan pertanian yang telah dibangun atau mendapat dukungan program pemerintah.
Perluasan cakupan ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan produksi tidak hanya berfokus pada pembukaan lahan, tetapi juga pada percepatan pengolahan tanah, penanaman, dan keberlanjutan aktivitas budidaya.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti mengatakan Gerakan Tanam Serempak merupakan upaya bersama untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan.
"Gerakan Tanam Serempak bukan sekadar kegiatan simbolis, melainkan gerakan nasional untuk meningkatkan indeks pertanaman, memperluas areal tanam, dan mempercepat produksi pangan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, penyuluh pertanian, Brigade Pangan, dan petani," kata Idha dalam keterangan resmi yang dikutip Rabu (14/10).
Peningkatan indeks pertanaman menjadi salah satu fokus karena memungkinkan lahan dimanfaatkan lebih intensif sesuai dengan kondisi wilayah. Lahan yang sebelumnya hanya ditanami satu kali dalam setahun didorong agar dapat menghasilkan dua hingga tiga musim tanam.
Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dari lahan yang sudah tersedia tanpa harus terus bergantung pada perluasan areal pertanian. Meski demikian, peningkatan frekuensi tanam perlu disesuaikan dengan ketersediaan air dan kondisi lahan agar produktivitas tetap terjaga.
Idha juga menekankan bahwa percepatan tanam harus menjadi kegiatan berkelanjutan, bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika gerakan serentak berlangsung.
"Tanam harus terus berjalan setiap hari, tidak hanya saat Gerakan Tanam Serempak saja. Penyuluh juga harus tetap semangat mendampingi petani dalam kegiatan pertanaman di wilayah masing-masing," katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, pemerintah memperkuat penyediaan benih dan pupuk, perbaikan tata kelola air, pemanfaatan alat dan mesin pertanian, serta kelembagaan Brigade Pangan.
Dukungan teknologi juga dilakukan melalui penguatan sistem pompanisasi dan program Listrik Masuk Sawah. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani sekaligus membantu petani menjaga produktivitas, terutama ketika menghadapi keterbatasan air.
Percepatan tanam turut menjadi bagian dari upaya mengantisipasi dampak perubahan iklim. Melalui pengaturan jadwal tanam yang lebih terencana, petani diharapkan dapat memanfaatkan ketersediaan air sebelum memasuki periode kering yang berisiko mengganggu pertumbuhan tanaman.
Kementan mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250, bahkan IP 300, pada lahan yang memperoleh dukungan program pemerintah. Target tersebut menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan agar dapat menghasilkan produksi lebih tinggi.
"Target kita adalah mendorong peningkatan indeks pertanaman hingga IP 250 bahkan IP 300 pada lahan yang telah mendapatkan dukungan program pemerintah. Dengan peningkatan frekuensi tanam, produktivitas lahan akan semakin optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani maupun ketahanan pangan nasional," ujarnya.
Keberhasilan program Cetak Sawah Rakyat pada akhirnya tidak cukup diukur dari luas lahan yang berhasil dibangun. Lahan tersebut juga harus didukung infrastruktur, ketersediaan air, sarana produksi, teknologi, dan pendampingan agar dapat ditanami secara berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, Gerakan Tanam Serempak berperan mempercepat perubahan lahan baru menjadi sumber produksi pangan.
Konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antarpihak menjadi faktor penting untuk memastikan lahan yang telah dicetak tidak terbengkalai dan mampu memberikan manfaat bagi petani.
"Keberhasilan swasembada pangan adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, semangat kolaborasi harus terus dijaga agar produksi pangan nasional tetap meningkat dan berkelanjutan," ujarnya.
Melalui perpaduan perluasan lahan dan optimalisasi pertanaman, pemerintah berupaya memperkuat kapasitas produksi pangan dalam negeri.
Dengan pengawalan berkelanjutan di lapangan, sawah baru diharapkan tidak hanya menambah luas areal pertanian, tetapi juga menjadi penopang ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.
(inh)