Prabowo Beri Tugas Airlangga Buat Pangkas Biaya Logistik RI

Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memperkuat ekosistem logistik nasional guna menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Penugasan tersebut dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.

Airlangga mengatakan penguatan ekosistem logistik menjadi salah satu kunci untuk menekan biaya logistik sekaligus meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

"Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026," ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (15/10).

Perpres tersebut diundangkan pada 16 Juli 2026. Pemerintah menyiapkan regulasi itu sebagai instrumen strategis untuk memangkas biaya logistik melalui penguatan infrastruktur konektivitas, integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan penyedia jasa logistik.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat biaya logistik nasional masih berada di kisaran 14,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2022. Pemerintah menargetkan rasio tersebut turun secara bertahap dari 12,5 persen hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.

Salah satu langkah yang akan diperkuat pemerintah adalah pengembangan ekosistem National Logistics Ecosystem (NLE). Platform tersebut diklaim telah berkontribusi mengurangi biaya logistik hingga 17 persen dan memangkas waktu layanan hingga 73 persen.

Ke depan, pemerintah akan memperluas digitalisasi NLE secara menyeluruh atau end-to-end. Sebelumnya, platform tersebut lebih berfokus pada layanan perizinan business to government (B2G) dan government to government (G2G).

Pemerintah juga mendorong pengembangan pelabuhan darat (dry port), termasuk di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Pengembangan fasilitas tersebut ditujukan untuk mengurangi beban truk di jalan raya sekaligus mendekatkan layanan kepabeanan dengan kawasan industri.

Selain itu, integrasi transportasi jalan, kereta api, dan laut melalui sistem angkutan multimoda menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada angkutan jalan.

Pemerintah turut mendorong pemanfaatan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk mendukung peremajaan armada truk yang sudah tua. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan pergudangan dapat mengakses program pembiayaan tersebut.

Dukungan pembiayaan itu diharapkan membantu pelaku usaha angkutan truk meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan melalui peremajaan kendaraan.

Di sisi lain, pemerintah akan memperkuat kapasitas SDM logistik melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan kapasitas penyedia jasa logistik. Langkah ini ditujukan untuk mendukung transformasi sistem logistik yang semakin terintegrasi dan berbasis teknologi digital.

Airlangga optimistis koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan rencana aksi Perpres Nomor 41 Tahun 2026 dapat membantu pemerintah mencapai target penurunan biaya logistik nasional hingga 8 persen.

"Dengan sistem logistik yang lebih efisien dan terintegrasi, produk ekspor kita akan semakin berdaya saing, dan produk di pasar domestik akan semakin terjangkau bagi masyarakat," pungkas Airlangga.