Pemerintah mengawal kesiapan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 10.070 titik untuk memastikan gerai dapat melayani kebutuhan masyarakat, menyediakan barang bersubsidi, serta mendukung pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemantauan dilakukan selama delapan hari sesuai arahan Presiden, dengan melibatkan menteri, kepala daerah, hingga panglima daerah militer (Pangdam).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bersama Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara meninjau operasionalisasi KDKMP di empat daerah pada Kamis (15/10). Keempat lokasi tersebut antara lain Bumisari di Natar, Lampung Selatan; Sobokerto di Boyolali, Jawa Tengah; serta Sonorejo di Kediri dan Tambakrejo di Sidoarjo, Jawa Timur.
Di setiap lokasi, Zulkifli dan rombongan berdialog dengan warga, pengurus, serta manajer koperasi. Mereka juga memeriksa komoditas dan layanan yang disiapkan sesuai kebutuhan masyarakat, mulai dari sembako, LPG, dan pupuk hingga layanan keuangan dan pemasaran produk UMKM.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setiap KDKMP di lokasi yang dikunjungi dilengkapi satu truk, satu mobil pikap, dan dua bentor untuk melayani kebutuhan masyarakat dan menjalankan fungsi offtaker. Rombongan memastikan seluruh kendaraan dapat berjalan dengan baik.
"Koperasi Merah Putih harus memberi manfaat yang langsung dirasakan warga. Harga yang terjangkau dan barang yang mudah diperoleh akan membantu warga desa, petani, termasuk pedagang kecil, sekaligus menggerakkan ekonomi desa," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10).
Di Bumisari, KDKMP melayani sekitar 8.002 jiwa. Warga dapat setor dan tarik tunai melalui layanan BRILink, mengakses layanan keuangan dan pembiayaan BRI untuk UMKM, serta membayar tagihan listrik dan Pos.
Koperasi itu juga disiapkan sebagai titik penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober-Desember. Penyaluran melalui KDKMP direncanakan mulai pekan ini.
Secara nasional, bantuan tersebut menyasar sekitar 33,2 juta masyarakat dengan alokasi 30 kilogram beras untuk tiga bulan. Bantuan pangan gratis diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 dan 2.
Sekitar 1 juta ton beras dialokasikan untuk bantuan pangan dan intervensi pangan bersubsidi. Warga dapat membeli beras bersubsidi di KDKMP seharga Rp12.500 per kilogram sesuai skema yang berlaku.
KDKMP Bumisari juga menjadi salah satu dari lima KDKMP yang dipantau Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta jajaran.
Di Sobokerto, Zulkifli didampingi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. KDKMP setempat melayani sekitar 6.700 jiwa dengan transaksi terutama minyak goreng dan sembako.
Koperasi itu memudahkan warga mengakses pupuk dan membuka peluang pemasaran produk UMKM, termasuk keripik berbahan tulang ikan khas Sobokerto. Manajernya, Desi Sari, putri daerah bergelar magister yang mendapat beasiswa negara dan memilih bergabung sebagai manajer KDKMP.
"Sebenarnya, saya sudah bekerja di swasta. Namun, ketika ada kesempatan membangun desa sendiri melalui KDKMP, saya merasa ini menjadi panggilan untuk ikut membangun desa," ucapnya.
Di Sonorejo, Kediri, KDKMP melayani sekitar 7.563 penduduk. Minyak goreng, sabun mandi, dan sabun cuci menjadi produk yang banyak diminati.
Manajer KDKMP Sonorejo, Keril, mengatakan warga sudah menanyakan kapan koperasi mulai berjualan setelah mendengar harga barang akan lebih murah. Wakil Kepala BP BUMN, Tedi Bharata, turut mendampingi Zulkifli di lokasi tersebut.
"Kalau saya bertemu warga, mereka bertanya-tanya kapan KDKMP buka. Mereka sudah mendengar barang-barangnya dijual dengan harga lebih murah," cerita Keril.
Di Tambakrejo, Sidoarjo, KDKMP melayani sekitar 16.216 penduduk. Gerai sembako, obat, pupuk, dan klinik tengah disiapkan, sementara persediaan kebutuhan pokok, pupuk, dan LPG telah tersedia.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, dan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, turut serta dalam kunjungan di lokasi tersebut. Sumarti, warga yang sehari-hari berjualan makanan, merasakan harga yang lebih terjangkau di koperasi itu.
"Harga di KDKMP jauh lebih murah, seperti harga grosir, meskipun kami hanya membeli sedikit. Ini sangat menguntungkan pedagang kecil seperti kami," sebutnya.
Sebagai informasi, secara nasional per 12 Oktober 2026, sebanyak 23.000 gedung KDKMP telah selesai dibangun dan 28.626 manajer telah direkrut. Pemantauan itu menjadi upaya memastikan koperasi berfungsi sebagai simpul distribusi kebutuhan, penyedia layanan, dan pasar bagi produk desa.
Zulkifli mengatakan pengawalan akan terus dilakukan karena operasionalisasi KDKMP masih tergolong baru dan pelaksanaannya dapat menghadapi berbagai kendala.
"Kami akan terus mengawal kesiapan gerai, kelancaran pasokan, akses pupuk bagi petani, dan pengembangan usaha lokal. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah penting agar koperasi dapat beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat," pungkasnya.
(rir)