Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disiapkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau sekaligus mendukung penyaluran bantuan sosial berupa beras. Melalui koperasi, pemerintah juga membuka akses bagi pedagang kecil untuk memperoleh barang dengan harga grosir meskipun berbelanja dalam jumlah terbatas.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, meninjau operasionalisasi KDKMP di empat daerah pada Kamis (15/10), yakni Lampung Selatan, Boyolali, Kediri, dan Sidoarjo. Peninjauan tersebut merupakan bagian dari pengawalan operasionalisasi koperasi secara serentak di 10.070 titik selama delapan hari.
Dalam kunjungan itu, Zulkifli bersama rombongan memeriksa ketersediaan komoditas dan layanan koperasi, mulai dari sembako, LPG, dan pupuk hingga layanan keuangan serta pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Koperasi Merah Putih harus memberi manfaat yang langsung dirasakan warga. Harga yang terjangkau dan barang yang mudah diperoleh akan membantu warga desa, petani, termasuk pedagang kecil, sekaligus menggerakkan ekonomi desa," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10).
Salah satu manfaat yang disiapkan melalui KDKMP ialah akses terhadap beras bersubsidi dengan harga Rp12.500 per kilogram. Secara nasional, sekitar 1 juta ton beras dialokasikan untuk bantuan pangan dan intervensi pangan bersubsidi melalui skema penyaluran yang berlaku.
Selain akses pangan murah, KDKMP Bumisari di Kecamatan Natar, Lampung Selatan, disiapkan menjadi titik penyaluran bantuan pangan untuk periode Oktober-Desember. Penyaluran bantuan melalui koperasi tersebut direncanakan mulai pekan ini.
Secara nasional, program bantuan pangan menyasar sekitar 33,2 juta masyarakat dengan alokasi 30 kilogram beras untuk tiga bulan. Bantuan pangan gratis diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 dan 2 sesuai ketentuan program.
Akses terhadap barang dengan harga lebih murah juga menjadi perhatian di KDKMP Tambakrejo, Sidoarjo. Koperasi tersebut melayani wilayah dengan sekitar 16.216 penduduk, dengan persediaan kebutuhan pokok, pupuk, dan LPG telah tersedia, sementara gerai sembako, obat, pupuk, dan klinik masih disiapkan.
Sumarti, warga Tambakrejo yang sehari-hari berjualan makanan, mengatakan harga barang di koperasi lebih terjangkau untuk mendukung kebutuhan usahanya. Menurut dia, harga grosir dapat diperoleh meskipun pembelian dilakukan dalam jumlah sedikit.
"Harga di KDKMP jauh lebih murah, seperti harga grosir, meskipun kami hanya membeli sedikit. Ini sangat menguntungkan pedagang kecil seperti kami," ucap dia.
Sementara itu, KDKMP Sonorejo di Kediri melayani sekitar 7.563 penduduk. Minyak goreng, sabun mandi, dan sabun cuci menjadi sejumlah produk yang banyak diminati warga.
Manajer KDKMP Sonorejo, Keril, mengatakan warga telah menanyakan waktu pembukaan koperasi setelah mendengar informasi mengenai harga barang yang lebih murah.
"Kalau saya bertemu warga, mereka bertanya-tanya kapan KDKMP buka. Mereka sudah mendengar barang-barangnya dijual dengan harga lebih murah," katanya.
Di KDKMP Sobokerto, Boyolali, yang melayani sekitar 6.700 jiwa, transaksi warga terutama mencakup minyak goreng dan sembako. Koperasi tersebut juga menyediakan akses pupuk dan membuka peluang pemasaran produk UMKM, termasuk keripik berbahan tulang ikan khas Sobokerto.
Zulkifli mengatakan pengawalan operasionalisasi KDKMP akan terus dilakukan karena pelaksanaannya masih tergolong baru dan berpotensi menghadapi berbagai kendala. Pemerintah memprioritaskan kesiapan gerai, kelancaran pasokan, akses pupuk bagi petani, serta pengembangan usaha lokal.
"Kami akan terus mengawal kesiapan gerai, kelancaran pasokan, akses pupuk bagi petani, dan pengembangan usaha lokal. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, BUMN, dan pemerintah daerah penting agar koperasi dapat beroperasi sesuai kebutuhan masyarakat," pungkas dia.
Sebagai informasi, berdasarkan data per 12 Oktober 2026, sebanyak 23.000 gedung KDKMP telah selesai dibangun secara nasional dan 28.626 manajer telah direkrut. Pemerintah memantau operasionalisasi di 10.070 titik selama delapan hari untuk memastikan koperasi dapat berfungsi sebagai simpul distribusi kebutuhan masyarakat, penyedia layanan, dan pasar bagi produk desa.
(rir)