Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memastikan penerapan sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menambah anggaran program.
Melalui skema ini, siswa tetap mendapat porsi makanan sesuai takaran yang ditentukan, tetapi bisa mengambil tambahan jika masih tersedia makanan setelah seluruh siswa mendapat bagian.
Sudaryono menjelaskan anggaran MBG tetap dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perbedaan utama sistem prasmanan terletak pada cara penyajian dan pembagian makanan, yang memungkinkan siswa dengan kebutuhan makan lebih besar mengambil tambahan dari makanan yang tersisa.
"Kalau anggarannya saya kira sama, karena kita melayaninya per Rp15 ribu (per porsi) dikali jumlah anak sekolah. Tapi antara satu siswa dengan siswa yang lain itu kan berbeda. Ada yang tubuhnya kecil, ada yang besar, tentu (porsi) makannya berbeda," ujar Sudaryono di Morrissey Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
Ia menjelaskan setiap siswa tetap harus menerima porsi awal sesuai standar gizi yang telah ditetapkan, termasuk takaran protein dan nasi. Setelah seluruh siswa mendapatkan porsi tersebut, makanan yang tersisa dapat diambil kembali oleh siswa yang masih merasa kurang.
"Begitu sudah selesai semua, rata-rata biasanya ada sisa (makanan). Jadi, enggak ngepas," jelasnya.
Menurut Sudaryono, dalam simulasi untuk satu kelas berisi 30 siswa, biasanya terdapat makanan cadangan untuk beberapa siswa.
Sisa makanan itu dapat dimanfaatkan agar siswa yang masih lapar bisa menambah porsi tanpa harus menambah anggaran penyediaan makanan.
Ia juga menilai sistem prasmanan berpotensi mengurangi makanan yang terbuang karena siswa dapat menyesuaikan jumlah makanan yang diambil setelah memperoleh porsi awal. Dari sejumlah pelaksanaan yang telah diamati, ia melihat tingkat makanan yang habis dan kebersihan penyajian cukup tinggi.
Meski dinilai dapat diterapkan lebih luas, Sudaryono mengatakan sistem prasmanan tak bisa langsung diberlakukan di semua sekolah.
Dalam hal ini, BGN perlu memastikan kesiapan dapur penyedia MBG dan pihak sekolah, termasuk guru, kepala sekolah, serta wali murid.
Menurut Sudaryono, sekolah harus bersedia menjalankan sistem tersebut karena pelaksanaannya juga melibatkan siswa dalam kegiatan makan bersama. Jika sekolah tidak bersedia, layanan MBG tetap diberikan melalui mekanisme penyajian yang selama ini digunakan.
"Kami sekarang membuka prasmanan itu bukan membebaskan begitu saja, tetapi sekolah harus daftar ke kami, kami latih dulu, kami pastikan siap, baru boleh buka. Kalau tidak, akan ada pelaksanaan prasmanan yang berbeda-beda. Standarnya harus sama," ujar Sudaryono.
Ia mengatakan dapur dan sekolah perlu mendapatkan pelatihan agar pelaksanaan prasmanan berjalan sesuai standar. Penyesuaian teknis juga dibutuhkan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah dan jenjang kelas.
Misalnya, kebutuhan pendampingan bagi siswa kelas 1 SD berbeda dengan siswa kelas 4, sehingga kemungkinan diperlukan tenaga tambahan.
Saat ini, BGN masih menguji coba sistem prasmanan di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Merauke, Aceh, dan Palembang. Uji coba tersebut digunakan untuk mengidentifikasi kendala, mulai dari jarak distribusi, kebutuhan tenaga kerja, hingga edukasi kepada pihak sekolah.
Sudaryono mengatakan perluasan akan dilakukan secara bertahap setelah evaluasi. BGN ingin memastikan berbagai persoalan teknis dapat diatasi sebelum menambah jumlah dapur yang menerapkan sistem tersebut.
Sebelumnya, BGN menargetkan sistem prasmanan dapat diterapkan di sekitar 1.000 hingga 5.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG hingga akhir 2026. Target tersebut akan dicapai secara bertahap setelah evaluasi terhadap pelaksanaan awal selesai.
Uji coba dilakukan di puluhan SPPG yang tersebar di sejumlah daerah. Perluasan akan diprioritaskan pada dapur dan sekolah yang memiliki kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kesediaan untuk menjalankan sistem prasmanan.
Selain memberi keleluasaan kepada siswa untuk mengambil tambahan makanan yang tersedia, sistem ini juga diarahkan menjadi bagian dari pendidikan di sekolah. Siswa dapat belajar mengantre, menjalankan piket, dan bersabar saat mengambil makanan.