Jelang Musim Tanam, Pupuk Indonesia Siapkan Stok 1,81 Juta Ton

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan ketersediaan stok pupuk nasional sebanyak 1,81 juta ton dapat dimanfaatkan petani untuk memenuhi kebutuhan musim tanam Oktober-Maret.

Ketersediaan ini terdiri dari 1,39 juta ton pupuk bersubsidi yang dipastikan berada di atas safety stock. Selain itu juga terdapat 420 ribu ton pupuk nonsubsidi yang bisa didapatkan petani di kios-kios resmi di seluruh Indonesia.

Dalam keterangan tertulis, VP Perencanaan Penjualan Ritel PT Pupuk Indonesia Saeful Huda Rijaludin mengatakan rata-rata penebusan pupuk bersubsidi sekitar 30.000 ton per hari.

"Jadi stok pupuk bersubsidi yang kami siapkan saat ini dapat memenuhi kebutuhan petani terdaftar hingga 46 hari ke depan. Tentunya secara paralel, kami terus melakukan building stock agar pasokan tetap terjaga sepanjang musim tanam Oktober hingga Maret," kata Saeful, Rabu (14/10) dalam webinar "Optimalisasi Pupuk Bersubsidi pada Musim Tanam Oktober - Maret dan Sosialisasi e-RDKK Tahun 2027.

Berdasarkan data per 12 Oktober 2026, stok pupuk bersubsidi nasional terdiri atas 838.825 ton Urea, 460.299 ton NPK, dan 18.733 ton NPK Khusus Kakao. Selain itu, tersedia 57.845 ton pupuk organik, 11.105 ton SP-36, dan 3.783 ton ZA.

Adapun stok pupuk nonsubsidi yaitu Urea 358.973 ton, NPK 22.912 ton, dan ZA 37.669 ton. Bagi petani yang tidak terdaftar dalam elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dapat mengoptimalkan stok pupuk nonsubsidi ini.

"Kami berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga pasokan atau stok pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, agar pupuk tersedia dengan baik di PPTS dan bisa ditebus oleh petani sesuai regulasi,"katanya.

Dengan dukungan infrastruktur tersebut, Pupuk Indonesia terus mengupayakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai prinsip 7T, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan sasaran/penerima. Adapun hingga tanggal 9 Oktober 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional telah mencapai 7,1 juta ton atau 72,11 persen dari total alokasi yang ditetapkan pemerintah.

Untuk memperkuat pengawasan, Pupuk Indonesia mengoperasikan Command Center yang memungkinkan pemantauan perjalanan pupuk dari pabrik hingga ke petani secara digital dan real-time.

Perusahaan juga memasang CCTV di seluruh gudang sehingga bisa memantau kondisi atau stok riilnya. Pupuk Indonesia juga bisa melakukan monitor transaksi penebusan hingga per NIK (Nomor Induk Kependudukan) petaninya.

"Kami bisa memantau distribusinya dari hulu ke hilir, bisa mengecek jika ditemukan trouble baik operasional maupun administrasi, kita bisa melakukan verifikasi stok dengan baik,"ujar Saeful.

Selain kesiapan stok dan distribusi, Pupuk Indonesia juga mendorong optimalisasi penginputan data e-RDKK untuk tahun 2027. Proses input e-RDKK yang dibuka hingga 25 Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pupuk bersubsidi dapat dialokasikan kepada petani yang berhak.

Huda menegaskan, keakuratan data petani menjadi fondasi penting bagi penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat sasaran. Karena itu, ia mengajak para penyuluh dan seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan proses pendataan serta memastikan data kebutuhan petani tercatat dengan benar.

"Melalui kesiapan stok, penguatan jaringan distribusi, dan pengawasan berbasis digital, Pupuk Indonesia berkomitmen menjalankan mandat pemerintah secara optimal. Upaya ini diharapkan dapat mendukung kebutuhan petani selama musim tanam Oktober 2026-Maret 2027 sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan nasional," kata Saeful.

Sementara itu Ketua Tim Kerja Alokasi Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk Kementerian Pertanian Yustiana Retno Widjawati yang juga menjadi pembicara mengungkapkan bahwa sisa alokasi pupuk bersubsidi yang masih dapat ditebus petani saat ini mencapai 2.769.963 ton. Untuk mengoptimalkan pemanfaatan alokasi tersebut, pemerintah telah melakukan realokasi dengan mempertimbangkan tingkat penebusan pupuk di masing-masing provinsi.

"Alokasi pupuk bersubsidi dari provinsi dengan tingkat penebusan yang masih rendah dialihkan ke provinsi yang penebusannya sudah tinggi. Langkah ini dilakukan agar alokasi yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan petani," kata Yustiana.