Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia siap dievaluasi oleh Presiden Prabowo Subianto setelah genap dua tahun menjabat di Kabinet Merah Putih.
Pria yang kini merangkap jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi itu menyerahkan sepenuhnya keputusan evaluasi, baik itu pemberhentian maupun pengangkatan, kepada Prabowo.
"Yang bisa mengevaluasi menteri itu hanya Bapak Presiden karena menteri itu adalah jabatan pembantu presiden dan mengangkat, memberhentikan, mengevaluasi, meng-apa-kanpun anggota kabinet, itulah hak prerogatif Bapak Presiden," ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (16/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan konstitusi menjamin hak penuh Presiden untuk melakukan evaluasi tersebut.
Ketua Umum Partai Golkar itu menyerahkan semua wewenang tersebut kepada Prabowo sebagai pihak yang memegang mandat langsung dari rakyat.
"Itu konstitusi menjamin, jadi kita serahkan semuanya kepada Bapak Presiden sebagai yang mempunyai pemegang mandat rakyat," ujar Bahlil.
Bahlil dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada 1 Oktober 2026.
Meski mengemban dua jabatan, ia pernah mengungkapkan dirinya hanya menerima satu gaji meski saat ini mengemban dua jabatan menteri.
Bahlil mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran setelah dirinya ditunjuk mengisi jabatan Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus tetap menjabat sebagai Menteri ESDM.
"Saya mengatakan bahwa dengan penambahan Menko baru ini bukan berarti kita harus melakukan pemborosan. Saya enggak mau, saya tipe saya bukan seperti itu," ujar Bahlil saat ditemui di sela acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).