Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membahas penguatan kerja sama perdagangan, investasi, hingga rencana penyelesaian perjanjian perdagangan bebas dalam pertemuan bilateral dengan Deputi Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, di Jakarta pada Jumat (16/10).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin di Vladivostok pada September 2026, serta Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 RI-Rusia di Kazan pada Mei 2026.
Fokus pembahasan mencakup kemitraan antarpelaku usaha, pengembangan kapasitas industri, serta peluang kolaborasi di sektor perkapalan dan kedirgantaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hubungan perdagangan kedua negara mencatatkan tren positif. Pada 2025, nilai perdagangan Indonesia-Rusia mencapai US$4,84 miliar, naik 21,6 persen dari US$3,98 miliar pada 2024. Komoditas utama perdagangan kedua negara meliputi minyak kelapa sawit, kopi, kakao, produk pertanian, dan pupuk.
Menko Airlangga menyatakan menyambut baik kehadiran delegasi bisnis Rusia pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2026 untuk memperluas jaringan bisnis dan peluang investasi baru.
"Indonesia dan Rusia memiliki potensi besar untuk memperkuat kerja sama ekonomi. Kami berkomitmen mendorong peningkatan perdagangan dan memastikan berbagai peluang dapat ditindaklanjuti secara konkret," kata Airlangga.
Sementara itu, DPM Manturov mengatakan bahwa interaksi langsung antarinstansi dan pelaku usaha kedua negara sangat penting.
"Perusahaan kami menghadiri pertemuan business-to-business (B2B) dengan mitra potensial Indonesia, serta forum bisnis mengenai perdagangan, investasi, dan kerja sama industri," ujar Manturov.
Selain isu perdagangan bilateral, kedua pihak membahas progres Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA).
Perjanjian ini dirancang untuk memperluas akses pasar produk unggulan Indonesia, seperti sawit, kopi, kakao, tekstil, dan furnitur ke negara-negara anggota EAEU.
Proses ratifikasi perjanjian dagang itu kini mendekati tahap akhir. Kedua negara menargetkan seluruh prosedur rampung sebelum akhir tahun 2026 agar perjanjian dapat segera berlaku efektif (Entry into Force).
Pertemuan turut dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi, Edi Prio Pambudi, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan.
(rea/rir)