Menko Pangan Dorong Solusi Terpadu Atasi Krisis Sampah Bekasi

Pemerintah menjalankan penanganan sampah terpadu dari hulu hingga hilir di Kota Bekasi, Jawa Barat. Langkahnya mencakup gerakan memilah sampah dari rumah, pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dan teknologi pirolisis untuk timbunan sampah lama.

Sebelumnya, Kota Bekasi pernah menjadi sorotan dunia akibat polusi dan timbunan sampah di kawasan Bantargebang. Kini pengelolaan sampah di wilayah itu memasuki babak baru.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan persoalan sampah di Bekasi harus segera ditangani secara masif dan modern. Timbulan sampah Kota Bekasi mencapai sekitar 1.800 ton per hari dan telah masuk kategori darurat.

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri Apel Gebrak Pilah Sampah dan groundbreaking PSEL Kota Bekasi, Rabu (26/8).

"Kita harus segera menyelesaikan persoalan ini. Kita koordinasikan agar semua bergerak cepat, tidak boleh lagi masyarakat hidup dalam lingkungan yang tercemar udara, tanah, dan air akibat sampah yang tidak terkelola," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/10).

Sebelum groundbreaking, digelar Apel Gebrak Pilah Sampah yang diikuti lebih dari 2.000 orang. Gerakan ini bertujuan memperkuat kesadaran masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah.

Gerakan serupa telah dilakukan di Bandung Raya sekitar satu bulan sebelumnya dan diikuti sekitar 4.000 peserta.

"Memilah sampah sejak dari sumbernya merupakan langkah sederhana namun sangat penting. Sampah yang sudah dipilah akan memudahkan proses selanjutnya. Kalau pemilahan dilakukan secara konsisten, volume sampah yang diangkut ke TPA akan jauh berkurang," kata Zulkifli.

Di sisi hilir, pembangunan PSEL Kota Bekasi menjadi langkah konkret untuk mempercepat penanganan kedaruratan sampah perkotaan. Fasilitas ini memakai teknologi Waste to Energy.

PSEL Kota Bekasi ditargetkan mengolah sekitar 1.500 ton sampah per hari, atau sekitar 70 persen sampah kota. Pengolahan tersebut juga berdampak pada penurunan emisi.

"Pengolahan sampah ini akan menurunkan emisi dari TPA sebesar 80 persen dan menciptakan 1.000 lapangan kerja. Jadi PSEL Bekasi ini mendatangkan empat manfaat, yaitu pengelolaan sampah, hasilkan energi hijau, mengurangi emisi, dan menggerakkan ekonomi lokal," tegas Zulkifli.

Groundbreaking di Bekasi merupakan kelanjutan percepatan pembangunan PSEL nasional. Pada Juli 2026, groundbreaking telah dilakukan untuk PSEL Bali dan Legoknangka, Jawa Barat.

Setelah Bekasi, pembangunan dilanjutkan dengan PSEL Bogor Raya-1. Pemerintah akan segera memiliki 13 lokasi PSEL baru, termasuk PSEL Kota Palembang yang diharapkan mulai beroperasi pada Oktober 2026.

Zulkifli menegaskan PSEL bukan solusi tunggal. Jika seluruh PSEL beroperasi, kapasitasnya baru menyelesaikan sekitar 22,5 persen timbulan sampah.

Karena itu, pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber serta berbagai teknologi pengolahan tetap menjadi bagian penting strategi nasional.

Pemerintah juga menyiapkan solusi untuk timbunan sampah lama di TPA melalui teknologi pirolisis. Teknologi ini dapat mengolah timbunan tersebut menjadi bahan bakar minyak terbarukan setara solar.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mengapresiasi dukungan TNI AD dalam pengembangan teknologi itu melalui proyek percontohan di lima lokasi. Jika diterapkan penuh secara nasional, pirolisis berpotensi mengurangi sekitar 20 persen timbulan sampah.

Zulkifli juga memastikan keberadaan PSEL tidak akan menghilangkan mata pencaharian pemulung. Menurut dia, pemulung tetap dapat memungut sampah karena tidak semua sampah bisa diselesaikan dengan PSEL.

Ia menambahkan, PSEL yang telah berjalan akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Peluang itu dapat menjadi lahan baru bagi para pemulung.

Ketua Asosiasi Pemulung Indonesia, Pris Polly, menyambut positif penjelasan tersebut.

"Awalnya kami resah karena kami takut mata pencaharian pemulung akan hilang dengan hadirnya PSEL. Tapi tadi Pak Menko sudah menjelaskan bahwa pemulung tetap dapat mengolah sampah yang ada dan bahkan bisa dilibatkan dalam proses pemilahan PSEL. Sekarang saya bisa keluar dengan tersenyum," kata dia.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berharap persoalan sampah Bekasi tidak lagi menjadi simbol krisis lingkungan. Pemerintah ingin Bekasi menjadi contoh pengelolaan sampah terintegrasi yang memilah dari hulu, mengolah di hilir, dan mengubah sampah menjadi energi.

Langkah itu sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Seluruhnya merupakan bagian dari arahan Presiden untuk mewujudkan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).