Zulhas Buka Rencana Pengembangan Komoditas Kelapa, Alokasi Rp154,58 M

Pemerintah mempercepat pengembangan kelapa sebagai salah satu komoditas perkebunan rakyat strategis melalui Coconut Area Development Plan pada 2027 dengan total alokasi kawasan mencapai 51.721 hektare di berbagai wilayah Indonesia.

Rencana tersebut mencakup 42.721 hektare area ekspansi dan 9.000 hektare area peremajaan (replanting), dengan alokasi anggaran sekitar Rp154,58 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pengembangan ini penting karena permintaan global terhadap komoditas kelapa terus meningkat, sementara sebagian tanaman kelapa Indonesia sudah berusia tua.

"Kelapa ini akan menjadi salah satu komoditas utama yang kita kembangkan. Nilai ekonominya sekarang lebih tinggi dari nilai-nilai perkebunan yang lain," ujar Zulhas saat menghadiri rangkaian World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara.

Menurutnya, tren konsumsi global turut mendorong pertambahan permintaan kelapa. Kelapa kini tidak hanya digunakan sebagai bahan pangan tradisional, tetapi juga semakin banyak digunakan dalam industri makanan dan minuman.

"Orang sekarang minum kopi nggak pakai susu lagi, sudah pakai kelapa, santan. Itu terjadi di Tiongkok, Asia, India dan tempat-tempat lain, sehingga kelapa menjadi rebutan," katanya.

Ia mengakui, Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas kelapa karena banyak tanaman yang sudah tua dan telah lama ditanam. Pemerintah akan mempercepat pembibitan dan peremajaan dengan varietas yang memiliki masa produksi lebih cepat.

"Kalau kelapa dalam kan lama, enam sampai tujuh tahun. Jadi kita harus punya varietas baru, tiga tahun sudah bisa berbuah. Jangan sampai kita tertinggal jauh dari Thailand," ujar Zulhas.

Selain peremajaan, pengembangan kawasan juga diarahkan untuk memperkuat produktivitas perkebunan rakyat, serta memperluas basis produksi kelapa nasional.

Dalam Coconut Area Development Plan 2027, pengembangan kawasan kelapa direncanakan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua.

Zulhas menambahkan, pengembangan kelapa juga mencakup penguatan manajemen perkebunan dan industri pengolahan agar nilai ekonomi kelapa dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri.

"Kedua, hilirisasi. Kelapanya ditangani Kementerian Pertanian, Menteri Hilirisasi, termasuk Danantara. Kita harus cepat mengejar, tadi bibit, manajemen perkebunannya, kemudian juga industrinya, pengolahannya," tuturnya.

Ia menjelaskan, pengembangan industri hilir penting agar Indonesia mampu menghasilkan produk turunan kelapa dengan nilai tambah lebih tinggi.

Pengembangan kelapa juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperkuat perkebunan rakyat. Zulhas mengatakan, arahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas pembangunan nasional dengan dukungan mulai penyediaan bibit, pengembangan kawasan, peningkatan produktivitas, manajemen perkebunan hingga hilirisasi.

"Selama ini kita kembangkan kebun-kebun besar. Tapi tahun pertama pemerintahan Pak Prabowo, kita mulai perkebunan rakyat, antara lain kelapa, kopi, cengkeh, cokelat dan lainnya. Tapi nomor satu kelapa," pungkas Menko Zulhas.