LPDB Koperasi Buka Akses Pembiayaan bagi Koperasi di Seluruh Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperluas dukungan permodalan bagi koperasi di berbagai daerah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi.

Akses pembiayaan ini ditujukan untuk membantu koperasi mengembangkan usaha produktif, memperluas kegiatan bisnis, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi anggota.

Direktur Bisnis LPDB Koperasi Oetje Koesoema Prasetya mengatakan, pembiayaan menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong koperasi berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sebab, keterbatasan modal masih menjadi tantangan bagi koperasi yang ingin memperluas skala usahanya.

Menurut Oetje, koperasi perlu dipandang sebagai badan usaha yang memiliki potensi untuk bersaing dengan perusahaan lain, bukan sekadar lembaga simpan pinjam yang melayani kebutuhan anggotanya.

"Kami dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi ini sebetulnya akan support koperasi supaya mempunyai kontribusi dalam kegiatan perekonomian dan bisnis di Indonesia," ujar Oetje dalam dialog di CNN Indonesia dikutip Minggu (18/10).

Ia menjelaskan, LPDB hadir untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan koperasi yang telah memiliki tata kelola dan kelembagaan yang baik, tetapi masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnis.

Pasalnya, simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tidak selalu memadai untuk membiayai ekspansi usaha.

"Peran LPDB itu support dari sisi pembiayaan, karena setelah mereka sudah tata kelolanya baik, kelembagaannya sudah oke, biasanya permasalahan berikutnya adalah modal, permodalan," katanya.

Oetje menegaskan, LPDB secara khusus menyediakan pembiayaan bagi koperasi di seluruh Indonesia. Namun, akses tersebut tetap memperhatikan kesiapan tata kelola, kelembagaan, dan kemampuan usaha agar dana yang diterima dapat dimanfaatkan secara produktif serta dikembalikan sesuai ketentuan.

Melalui dukungan permodalan tersebut, koperasi diharapkan mampu mengembangkan bisnis di berbagai sektor. Pertumbuhan usaha berpotensi meningkatkan pendapatan dan menghasilkan sisa hasil usaha (SHU) yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggota.

Bagi koperasi yang ingin memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan, LPDB menyediakan saluran komunikasi melalui situs web dan layanan WhatsApp. LPDB juga memiliki satuan tugas di lima wilayah, yakni Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Selain dukungan pembiayaan, pengembangan koperasi juga membutuhkan penguatan tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan model bisnis.

Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi Deva Rachman mengatakan, pembimbingan dan pelatihan menjadi bagian penting untuk membantu koperasi meningkatkan kapasitas bisnisnya.

Menurut Deva, LPDB memiliki program inkubasi yang diarahkan untuk membantu koperasi naik kelas. Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas keterlibatan generasi muda dalam gerakan koperasi, seiring besarnya bonus demografi Indonesia.

Deva menilai koperasi tetap relevan dengan perkembangan dunia usaha, termasuk model kerja yang berkembang di kalangan anak muda. Melalui koperasi, pelaku usaha dapat membangun bisnis bersama, memperkuat posisi dalam persaingan, dan memperluas jangkauan pasar.

"Apalagi Indonesia sekarang mempunyai bonus demografi yang sangat-sangat besar di mana seharusnya koperasi bisa beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan perkembangan bisnis-bisnis yang akan berkembang di masa yang akan datang," ujar Deva.

Ia menjelaskan, peluang pengembangan koperasi tidak terbatas pada sektor usaha konvensional. Bidang teknologi, konten digital, olahraga, kesenian, hingga fashion juga berpotensi dikembangkan melalui model bisnis koperasi.

Deva mencontohkan, pemusik, penari, pelukis, dan pelaku seni lainnya dapat berhimpun dalam koperasi untuk saling mendukung dan memperkuat daya tawar. Dengan kelembagaan yang baik, mereka diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memperluas pasar hingga tingkat nasional dan internasional.

Penguatan tata kelola juga diperlukan untuk memastikan dana bergulir dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran serta pengembalian pembiayaan menjadi faktor penting agar dana yang kembali dapat disalurkan lagi kepada koperasi lain.

IKPRI Rasakan Manfaat Pembiayaan untuk Usaha Riil

Manfaat pembiayaan LPDB dirasakan Induk Koperasi Pegawai Republik Indonesia (IKPRI). Ketua Pengurus IKPRI Syahnas Rasyid mengatakan, akses dana bergulir membantu koperasi dalam jaringannya mengembangkan usaha, termasuk memperluas kegiatan ke sektor riil yang sebelumnya belum banyak digarap.

IKPRI merupakan koperasi sekunder tingkat nasional dengan anggota aktif di 26 provinsi. Jaringannya mencakup sekitar 172 Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) dan lebih dari 7.000 Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dengan jumlah anggota mencapai sekitar 1,3 juta orang.

Syahnas menjelaskan, kebutuhan modal menjadi salah satu alasan IKPRI mengakses pembiayaan LPDB. Selama ini, kegiatan koperasi dalam jaringannya banyak bertumpu pada sektor simpan pinjam. Dukungan dana bergulir kemudian membuka peluang untuk mengembangkan usaha produktif di sektor lain.

"Terkait dengan pemberian bantuan dari LPDB itu memang kami sangat harapkan, karena selain dari sektor simpan pinjam yang memang notabenenya dari awal, kemudian kami diperkenalkan dengan sektor riil, harus dikembangkan dengan sektor riil. Itu alhamdulillah sangat mengungkit kegiatan usaha yang ada di anggota kita," ujar Syahnas.

Ia mencontohkan perkembangan usaha perhotelan di Jawa Barat yang kini mampu memperbaiki kondisi usaha dan mulai melayani pelanggan secara daring. Selain perhotelan, jaringan koperasi IKPRI juga mengelola usaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), distribusi gas, serta bisnis lainnya.

Menurut Syahnas, pengembangan usaha tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan dan laba koperasi. Hasilnya diharapkan kembali memberikan manfaat kepada anggota sebagai pemilik koperasi.

"Koperasi itu salah satu basisnya memang anggota, dari kita untuk kita, oleh kita. Jadi, kalau misalnya badan usaha yang lain selain koperasi itu memang beda. Ini pemiliknya tetap anggotanya. Karena pemiliknya anggotanya, sehingga apa pun yang kita kembangkan kembali kepada anggotanya," katanya.

Pengalaman IKPRI menunjukkan bahwa akses permodalan dapat menjadi salah satu pendorong diversifikasi usaha koperasi. Dengan dukungan pembiayaan yang diimbangi tata kelola dan penguatan kapasitas bisnis, LPDB diharapkan dapat membantu koperasi di berbagai daerah mengembangkan potensi usahanya sekaligus memperbesar kontribusi terhadap perekonomian nasional.