Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan perumusan kebijakan ekonomi didasarkan pada data yang akurat dan sesuai dengan kondisi terkini.
Langkah ini dilakukan agar kebijakan pemerintah dapat merespons perubahan pola konsumsi masyarakat, menjaga stabilitas harga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, data BPS menjadi salah satu landasan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi kondisi perekonomian dan merumuskan kebijakan ke depan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami berharap juga agar hal-hal yang mungkin belum tertangkap oleh BPS (saat ini) dapat terpantau ke depannya, karena BPS ini kan yang bagian memfoto dan mencatat," kata Dradjat.
"Dari sana, kami bisa membuat kebijakan yang tepat dan perlu juga dikombinasikan antar instansi pemerintahan terkait. Nanti tentu kami akan ajak Ibu Kepala BPS untuk keliling ke K/L terkait lainnya untuk sharing data," ujar Dradjad.
Dalam kesempatan ini, ia menyatakan bahwa daya beli di Indonesia tetap kuat, terutama terlihat dari tetap tingginya pertumbuhan di sektor transportasi dan pariwisata.
Kondisi itu terlihat juga dari peningkatan signifikan dari jumlah transaksi pembayaran elektronik menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang sampai di atas 100%. Apabila jumlah transaksi dengan QRIS meningkat drastis, tentunya itu menunjukkan banyaknya konsumsi yang terjadi.
"Sebenarnya yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan, termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace atau (belanja) online. Nah, pergeseran konsumsi ini tertangkap oleh BPS, sehingga kami dari Pemerintah meyakini bahwa memang daya beli masyarakat itu terjaga sangat bagus," kata Dradjad.
Lebih lanjut, Dradjad menerangkan bahwa perekonomian daerah-daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat ternyata terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jadi daerah-daerah yang basis industri pengolahannya kuat, kawasan industrinya bagus, itu tumbuhnya juga sangat-sangat bagus. Hal ini menjadi basis bagi Kemenko Perekonomian untuk pembuatan kebijakan-kebijakan ke depan. Selain itu, untuk menjaga pertumbuhan ke depan, persoalan net export juga perlu diperhatikan," kata Dradjad.
Persoalan inflasi tentunya jangan dilupakan, apalagi karakteristik inflasi di Indonesia cenderung berbeda dengan negara lain, yaitu memiliki karakter sebagai cost-push inflation atau inflasi yang didorong oleh faktor biaya atau suplai.
"Jadi, bukan inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari demand. Artinya apa? Pengendalian inflasi itu bisa dilakukan dengan mendorong supply. Jadi mungkin teman-teman akan berpikir daya beli bagus tapi ternyata inflasinya cost-push, itu karena walaupun daya beli bagus, tapi supply-nya tidak cukup, ya otomatis akhirnya terjadi inflasi," ujar Dradjad.
Turut hadir pada kesempatan ini yaitu di antaranya Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.
Kemudian, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi.
Selanjutnya, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian M. Saipullah, dan Direktur Analisis Statistik dan Neraca Satelit BPS Etjih Tasriah.
(inh)