Jakarta, CNN Indonesia -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 3,64 persen ke level 4.996 pada perdagangan Senin (19/10) usai MSCI mengumumkan untuk mempertimbangkan pasar modal RI turun dari Emerging Market ke Standalone Market.
Indeks saham melemah 188,49 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya, dengan 656 saham terkoreksi, 100 saham menguat, dan 43 saham stagnan.
Mengutip RTI Infokom, nilai transaksi perdagangan saham mencapai Rp25,06 triliun dengan volume sekitar 33,93 miliar saham. Seluruh 11 sektor saham berakhir di zona merah, dengan sektor barang baku mencatat pelemahan terdalam sebesar 4,57 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gejolak pasar saham tersebut terjadi di tengah tekanan terhadap rupiah yang berada di sekitar Rp18 ribu per dolar AS. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap perekonomian yang lebih luas, termasuk daya beli masyarakat dan kesempatan kerja.
Meski sebagian besar pekerja berpenghasilan rendah tidak memiliki saham, mereka tetap berpotensi terdampak secara tidak langsung melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, perubahan keputusan bisnis perusahaan, hingga perlambatan perekrutan tenaga kerja.
Lantas, seberapa jauh kejatuhan IHSG dapat memengaruhi kehidupan pekerja bergaji 'mungil'? Apakah gejolak pasar berpotensi menggerus daya beli hingga mendorong masyarakat turun kelas ekonomi?
Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai kejatuhan IHSG tidak secara langsung mengurangi upah pekerja. Namun, dampaknya dapat merambat melalui pelemahan rupiah, kenaikan biaya pembiayaan, investasi perusahaan, dan kondisi pasar tenaga kerja.
"Meskipun sebagian besar pekerja berpenghasilan rendah tidak memiliki saham, kejatuhan IHSG tetap dapat memengaruhi kehidupan mereka melalui jalur yang tidak langsung," ujar Josua kepada CNNIndonesia.com, Senin (19/10).
Menurutnya, ketika investor asing menarik dana dari pasar domestik, tekanan dapat menjalar ke nilai tukar rupiah. Jika pelemahan berlangsung lama, biaya impor bahan baku, energi, dan barang kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkat.
Perusahaan kemudian menghadapi kenaikan biaya produksi yang dapat mendorong kenaikan harga jual, menekan keuntungan, atau membuat ekspansi usaha tertunda. Dalam kondisi tersebut, perusahaan juga berpotensi menahan perekrutan, mengurangi lembur, dan menunda kenaikan gaji.
Dampaknya lebih berat bagi pekerja berpenghasilan rendah. Sebab, sebagian besar pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Josua menyebut kelompok 20 persen penduduk dengan pengeluaran terendah mengalokasikan 64,6 persen belanjanya untuk makanan.
"Artinya, ketika harga kebutuhan pokok meningkat sementara gaji tidak bertambah, ruang untuk membiayai transportasi, pendidikan, kesehatan, dan menabung menjadi semakin sempit," jelasnya.
Ia memberikan ilustrasi pekerja bergaji Rp3 juta per bulan yang mengalokasikan 60 persen atau sekitar Rp1,8 juta pendapatannya untuk makanan. Jika harga makanan naik 5 persen, sementara jumlah pembelian tetap, maka pengeluaran bertambah Rp90 ribu per bulan.
Tambahan tersebut dapat terasa berarti bagi keluarga yang masih harus membayar kontrakan, transportasi, listrik, dan kebutuhan anak. Namun, Josua menegaskan perhitungan itu hanya ilustrasi, bukan prediksi bahwa kejatuhan IHSG pasti menyebabkan kenaikan harga pangan sebesar 5 persen.
"Dalam kondisi itu, keluarga berpenghasilan rendah terpaksa mengurangi konsumsi, menunda kebutuhan penting, atau menggunakan tabungan untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari," ungkapnya.
Menurutnya, risiko jangka panjang muncul apabila tekanan pasar keuangan membuat perusahaan menunda investasi, pembangunan pabrik, atau pembukaan cabang. Kondisi itu dapat memperlambat penciptaan lapangan kerja dan menahan kenaikan pendapatan masyarakat.
Josua menilai risiko penurunan status ekonomi memang ada, tetapi tidak terjadi otomatis hanya karena IHSG jatuh. Risiko ini membesar ketika pelemahan pendapatan riil, kenaikan biaya hidup, dan ketidakpastian pekerjaan berlangsung bersamaan.
Kelompok kelas menengah bawah dan masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan menjadi salah satu kelompok rentan karena belum tentu memiliki tabungan yang cukup untuk menghadapi kehilangan pendapatan selama beberapa bulan.
Keluarga yang sebelumnya mampu membayar cicilan rumah, biaya sekolah, dan kebutuhan sehari-hari dapat terpaksa mengurangi konsumsi, menguras tabungan, menjual aset, atau menambah utang ketika pendapatan menurun.
"Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan perpindahan dari kelompok kelas menengah ke kelompok rentan, bahkan meningkatkan risiko kemiskinan apabila tekanan berlangsung cukup lama," jelasnya.
Meski demikian, perubahan kelas ekonomi harus dibuktikan melalui data pengeluaran riil rumah tangga, bukan disimpulkan langsung dari pergerakan IHSG.
Pekerja Bergaji Imut Harus Apa?
Pekerja Bergaji Imut Harus Apa? (Foto: iStock/Jaka Suryanta)
Untuk menghadapi ketidakpastian, Josua menyarankan pekerja berpenghasilan rendah memprioritaskan kestabilan keuangan rumah tangga, bukan mengejar keuntungan investasi tinggi di tengah pasar yang bergejolak.
Ia mengimbau masyarakat mengutamakan kebutuhan pokok, mengevaluasi pengeluaran yang dapat ditunda, membangun dana darurat secara bertahap, serta menghindari pinjaman konsumtif berbunga tinggi.
Lalu, tabungan atau deposito yang memenuhi ketentuan penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat dipertimbangkan untuk kebutuhan jangka pendek.
Senada, Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai dampak kejatuhan IHSG terhadap pekerja berpenghasilan rendah bergantung pada sejauh mana gejolak pasar menular ke perekonomian riil.
"Hubungan IHSG dengan dompet warga bekerja melalui jalur kepercayaan, biaya pembiayaan, nilai tukar, investasi, dan lapangan kerja," ujar Syafruddin.
Menurutnya, jika tekanan pasar berlangsung lama, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya barang impor dan bahan baku. Pada saat yang sama, biaya pendanaan perusahaan berpotensi meningkat sehingga dunia usaha lebih berhati-hati dalam melakukan investasi dan merekrut pekerja.
Dalam jangka pendek, pekerja berpenghasilan rendah berpotensi lebih dahulu merasakan kenaikan biaya hidup daripada perubahan gaji. Sementara dalam jangka panjang, penciptaan lapangan kerja dapat melambat, pekerjaan informal bertambah, dan kenaikan upah riil tertahan.
"Dampak akan jauh lebih serius bila tekanan saham diikuti pelemahan rupiah yang persisten, kenaikan yield SBN, kredit yang mengetat, dan konsumsi melemah," katanya.
[Gambas:Photo CNN]
Syafruddin juga mengingatkan risiko penurunan kelas ekonomi ketika pendapatan riil melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan pekerjaan semakin tidak pasti. Terlebih, keluarga kelas menengah bawah rentan karena memiliki bantalan aset yang terbatas, tetapi juga tak memenuhi kriteria dapat bansos.
Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memantau kondisi rumah tangga, bukan hanya pergerakan indeks saham.
"Ukuran yang relevan bukan hanya IHSG, melainkan kombinasi rupiah, inflasi pangan, bunga kredit, tingkat pengangguran, jam kerja, dan upah riil. Begitu indikator itu memburuk bersama, shock pasar telah masuk ke dapur rumah tangga," jelasnya.
Syafruddin menyarankan pekerja menjaga arus kas, mengutamakan dana darurat, mengurangi utang berbunga tinggi, dan menghindari spekulasi untuk menutup kekurangan pendapatan.
Ia menilai pemerintah dan otoritas keuangan perlu mengambil langkah stabilisasi jangka pendek sekaligus memperbaiki kredibilitas pasar secara struktural untuk memulihkan kepercayaan investor.
Bank Indonesia (BI) perlu menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas agar tekanan di pasar saham tidak berkembang menjadi krisis pembiayaan. Bursa Efek Indonesia (BEI) harus memastikan perdagangan berlangsung teratur tanpa menjadikan pembatasan harga sebagai pengganti mekanisme pembentukan harga (price discovery).
Lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik manipulasi pasar, memperjelas kepemilikan manfaat (beneficial ownership), serta mengaudit jumlah saham yang benar-benar tersedia untuk diperdagangkan publik (effective free float). Tanggung jawab penjamin emisi (underwriter), broker, dan kustodian juga perlu diperkuat.
Menurut Syafruddin, pemulihan kepercayaan pasar perlu dibuktikan melalui perbaikan kondisi yang terukur, mulai dari stabilitas rupiah dan membaiknya likuiditas pasar hingga terkendalinya inflasi kebutuhan pokok.
Dengan demikian, keberhasilan pemulihan tidak cukup hanya diukur dari kenaikan IHSG, tetapi juga dari kemampuan mencegah gejolak pasar berkembang menjadi tekanan berkepanjangan terhadap daya beli dan kesempatan kerja masyarakat.
"Pemulihan kepercayaan harus terlihat dalam data, bukan hanya pernyataan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
