Eks Mendag Semprot Singapura soal Karhutla: Buang Sampah dan BAB di RI
Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) RI Muhammad Lutfi menilai Indonesia hanya dijadikan tempat sampah oleh Singapura usai negara tetangga tersebut protes soal asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Lutfi merespons langkah Pemerintah Singapura yang mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang diduga bertanggung jawab atas karhutla.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @m.lutfi, Selasa (20/10), Lutfi membongkar praktik bisnis para perusahaan yang bergerak di bidang sawit dan beroperasi di Indonesia, tetapi berlindung di balik bendera Singapura.
Ia menuding para taipan sawit meminjam uang hingga triliunan rupiah dari bank dalam negeri untuk membangun perkebunan raksasa di Indonesia, mengingat bank di Singapura enggan mengambil risiko pinjaman tersebut.
Namun, setelah perkebunan beroperasi dan menghasilkan, Lutfi menyebut perusahaan-perusahaan itu justru mendirikan perusahaan induk (holding) di Singapura, melantai di bursa saham sana, dan membayar pajak jauh lebih murah di negara tersebut.
"Mereka mendirikan perusahaan induk dengan bendera Singapura dan kemudian membayar pajak dengan murah melalui struktur bendera tersebut," kata Lutfi.
Menurutnya, keuntungan berlipat ganda dari praktik tersebut kemudian diinvestasikan ke family office di Singapura yang memiliki syarat aset minimum 20 juta dolar.
"Ini seperti mempunyai rumah, makan, dan minum di Singapura, tetapi membuang sampah dan air besar di Indonesia," ujar Lutfi.
Lihat Juga : |
Ia pun menyoroti praktik ini sebagai Transfer Pricing, yakni skema menjual barang mentah dari Indonesia ke perusahaan dagang mereka di Singapura untuk menggeser keuntungan dan meminimalkan pajak penghasilan di RI.
"Barang mentahnya dijual terlebih dahulu dari Indonesia ke perusahaan dagang mereka di Singapura supaya nilai keuntungannya digeser ke luar negeri, didesain supaya tax efektif, membayar pajak penghasilannya seminimal mungkin di Indonesia, dan memarkir kekayaannya di Singapura," ujar Lutfi.
Akibat skema tersebut, kata Lutfi, family office para taipan semakin membesar dan komisi pengelolaannya masuk ke Pemerintah Singapura.
"Indonesia yang kebagian asap, rusak lingkungan, dan buruk namanya, sementara Singapura yang mengantongi keuntungannya," ujar Lutfi.
Lutfi turut membeberkan model ekonomi Singapura yang tidak memiliki lahan dan pasar domestik yang luas.
Jadi, Singapura disebut memikat investor dengan pajak rendah sekitar 5-15 persen untuk mendirikan kantor pusat, sedangkan pabrik dan kebunnya dibebankan ke negara tetangga yang harganya lebih murah.
Lutfi pun mendesak Singapura untuk tidak sekadar menegur tujuh perusahaan tersebut, melainkan mengambil tindakan tegas dengan menggeledah langsung kantor-kantor pusatnya menggunakan hukum Singapura.
Jumat lalu (16/10), Singapura menyatakan akan mengeluarkan peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang mereka identifikasi sebagai pihak paling bertanggung jawab atas karhutla beberapa waktu belakangan ini.
Kebakaran hutan mereka tuduh telah menyebabkan asap beracun dan menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Mengutip AFP, perusahaan itu antara lain; Bumi Andalas Permai, Bumi Mekar Hijau, dan SBA Wood Industries. Sebagian besar merupakan pemasok kayu untuk industri pulp dan kayu di Sumatra.
Tak hanya itu, Singapura juga mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab atas kebakaran tersebut.
"Investigasi kami sejauh ini menunjukkan bahwa sebagian kabut asap yang dialami di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia," ujar Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu.
(dhz/pta)