Eks Mendag RI Tuding Presiden dan PM Singapura Lembek ke Miliarder
Mantan Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi melontarkan kritik tajam kepada para pucuk pimpinan Singapura terkait dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menuding Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam, Perdana Menteri Lawrence Wong, dan Menteri Hukum K. Shanmugam bersikap lembek terhadap para konglomerat yang diduga menjadi dalang karhutla di Indonesia.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @m.lutfi pada Selasa (20/10), Lutfi mempertanyakan ketimpangan penegakan hukum di negara tetangga tersebut.
"Mengapa hukum di Singapura begitu kejam dan tanpa ampun kepada warga biasa Singapura yang tidak punya apa-apa, tapi begitu lunak dan sangat melindungi para miliarder yang punya perusahaan listing, headquarter status, dan family office di Singapura?" tanya Lutfi.
Lutfi menyoroti keberadaan perusahaan-perusahaan berinduk di Singapura yang telah mengendalikan konsesi lahan di Indonesia sejak 2014.
Meski perusahaan-perusahaan tersebut menanamkan modal hingga ratusan juta dolar di Singapura, mereka tidak pernah sekalipun dituntut pidana menggunakan Undang-Undang Pencemaran Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act) milik Singapura sendiri.
Ia membeberkan siasat para taipan sawit yang meminjam dana triliunan rupiah dari perbankan Indonesia karena bank di Singapura enggan menanggung risiko pinjaman tersebut.
Namun, setelah perkebunan di Indonesia beroperasi dan meraup untung, mereka justru mendirikan perusahaan induk (holding) di Singapura untuk melantai di bursa saham dan menikmati tarif pajak yang jauh lebih murah.
Keuntungan raksasa dari praktik tersebut kemudian diputar dan diinvestasikan ke family office di Singapura yang mematok syarat aset minimum 20 juta dolar.
"Ini seperti mempunyai rumah, makan, dan minum di Singapura, tetapi membuang sampah dan air besar di Indonesia," ujar Lutfi.
Terkait langkah Pemerintah Singapura yang baru-baru ini mengirimkan surat peringatan kepada tujuh perusahaan di Indonesia soal karhutla, Lutfi mendesak adanya tindakan hukum yang lebih nyata dan tegas.
"Mengapa mereka tidak pernah dituntut? Jangan hanya menulis surat, jangan hanya mengirim peringatan ke Jakarta, geledah kantor mereka di Singapura, menggunakan hukum Singapura," ujar Lutfi.
Lutfi menyindir agar Singapura tidak sekadar menjadi pusat keuangan yang meraup miliaran dolar di saat untung, tetapi bersembunyi dan menyalahkan Indonesia ketika musibah asap melanda.
"Sekarang kita akan lihat Singapura ini terbuat dari apa. Kalau mereka lembek kepada orang kaya, para taipan itu akan aman, tapi kalau hukum mereka betul-betul adil, buktikan sekarang," ujar Lutfi.
(del/sfr)