Benahi MBG, Pemerintah Prioritaskan Pemerataan ke Wilayah 3T

Kementerian Koordinator Bidang Pangan mempercepat pemerataan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai prioritas utama.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Penyelenggaraan Program MBG pada Senin (19/10).

"Memasuki dua tahun pemerintahan sesuai arahan Presiden, MBG segera diimplementasikan secara merata, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Kekurangan harus dibenahi, tata kelola ditertibkan, dan penyimpangan kita tindak tegas," ujar Zulhas.

Untuk mempercepat pemerataan layanan ke wilayah 3T, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengaktivasi 1.460 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru dalam dua tahap di sepanjang Oktober 2026.

Tahap pertama dilakukan pada 2 Oktober melalui aktivasi 480 SPPG baru di 16 provinsi wilayah Indonesia Timur. Langkah tersebut dilanjutkan lewat tahap II pada 14 Oktober dengan aktivasi 980 SPPG baru di Sumatra, Kalimantan, dan Bali.

Selanjutnya, pemerintah menyiapakan tahap III pada minggu keempat Oktober dengan fokus pada pesantren dan sekolah keagamaan di daerah terpencil.

Adapun Petunjuk Teknis SPPG 3T ditargetkan rampung pekan ini untuk memberikan kepastian operasional SPPG yang telah diaktivasi di wilayah 3T.

Selain pemerataan di wilayah 3T, Zulhas menyampaikan tiga langkah pembenahan MBG lainnya, yakni perbaikan tata kelola dapur SPPG, peningkatan keamanan dan mutu gizi makanan melalui uji coba model prasmanan, serta penertiban data penerima manfaat dan pemberantasan penyimpangan.

Penertiban data penerima manfaat MBG ke depan diharuskan tervalidasi by name by address (BNBA) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang meliputi data siswa, data santri, dan kelompok 3B (Balita, Ibu Hamil, dan Ibu Menyusui) agar penyaluran program akurat dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri PAN-RB, Menteri PPN/Bappenas, Menteri Agama, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.