Minyak Dunia Melambung, Setoran ke RI Diramal Melonjak 109 Persen

Kenaikan harga minyak mentah dunia belakangan tak melulu membawa kemalangan bagi Indonesia. Salah satunya penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) diproyeksi melonjak 109 persen, menembus target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Lonjakan penerimaan didorong naiknya rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang kini berkisar US$105 per barel hingga US$106 per barel.

ICP sendiri merupakan salah satu asumsi makro yang digunakan dalam menyusun APBN, terutama dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor hulu migas serta subsidi.

Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Desti Melanti mengungkap dinamika geopolitik yang mengerek harga minyak mentah dunia ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kas negara.

"Tahun 2026 ini insya Allah kami berhasil mencetak 109 persen lebih tinggi daripada target APBN yang telah ditetapkan. Tentunya ini tidak lepas dari adanya peningkatan harga komoditas dari minyak mentah itu sendiri," ujar Desti dalam konferensi pers FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Desti menejelaskan proyeksi 109 persen tersebut merupakan outlook penerimaan hingga Desember 2026. Adapun realisasi penerimaan negara dari sektor migas hingga saat ini telah menyentuh 80 persen.

Kenaikan tajam ICP dari asumsi US$75 per barel menjadi US$106 per barel dinilai cukup untuk mendongkrak penerimaan negara, meskipun lifting tidak naik signifikan.

Desti pun memperkirakan harga ICP tidak akan anjlok ke level sekitar US$80 per barel hingga akhir tahun ini.

Harganya diproyeksi bertahan di kisaran US$95-US$98 per barel atau bahkan menyentuh US$100 per barel jika ketidakpastian global terus berlanjut.

Merespons momentum melambungnya harga tersebut, SKK Migas kini tengah memfokuskan strategi memaksimalkan volume lifting di lapangan.

"Jadi kita menggunakan momentum pada saat harga naik, bagaimana kita melakukan upaya-upaya untuk lifting bisa dimaksimalkan karena kalau lifting bisa dioptimalkan dengan harga saat ini kan penerimaan negara akan terjaga," ujar Desti.

Meski lonjakan ICP ini sebenarnya berisiko membebani APBN untuk pengeluaran kompensasi subsidi energi, Desti memandang sektor hulu migas setidaknya bisa menambal beban tersebut melalui setoran tambahan penerimaan negara.