Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan program perlindungan sosial (perlinsos) digital pada 10 November 2026.
Melalui skema baru ini, bantuan sosial (bansos) direncanakan diberikan dalam bentuk transfer tunai kepada masyarakat yang berhak, menggantikan pola subsidi yang selama ini disalurkan melalui produk.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana peluncuran tersebut telah dilaporkan kepada Prabowo dalam rapat bersama jajaran ekonomi pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, skema baru itu ditujukan agar bantuan pemerintah lebih tepat diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.
"Perlinsos yang akan di-roll out atau diluncurkan oleh Presiden (Prabowo) pada tanggal 10 November. Karena perlinsos ini akan memberikan keadilan kepada rakyat Indonesia yang berhak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, yang nanti akan diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi, pemerintah pada ujungnya tidak memberikan subsidi kepada produk lagi," ujar Luhut dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
Dalam kesempatan sama, Anggota DEN Mochamad Firman Hidayat mengatakan uji coba digitalisasi perlinsos kini telah menjangkau seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Hingga saat ini, tercatat 11,5 juta kepala keluarga (KK) telah terdaftar dalam program tersebut, dengan dukungan 775 ribu agen yang membantu warga mendaftarkan diri.
Firman menyebut portal perlinsos juga menerima lebih dari 600 ribu pendaftar setiap hari. Pemerintah mengembangkan sistem digital ini untuk memperbaiki pendataan penerima bantuan agar penyalurannya lebih transparan dan tepat sasaran.
Lihat Juga :2 TAHUN PRABOWO-GIBRAN 2 Tahun Prabowo-Gibran, Danantara Mesin Penggerak Investasi Negara |
"Kami sampaikan juga kepada Bapak Presiden hasil studi kami terkait dengan piloting di Provinsi Bali. Jadi, dengan menggunakan perlinsos digital ini, exclusion error itu bisa turun sebesar 24,1 persen dan inclusion error juga bisa turun 4,1 persen," jelas Firman.
Exclusion error merujuk pada kondisi ketika warga yang berhak justru tidak menerima bantuan, sedangkan inclusion error terjadi ketika bantuan diterima pihak yang tidak memenuhi kriteria.
Menurut Firman, hasil uji coba di Bali menunjukkan digitalisasi berpotensi mengurangi kedua jenis kesalahan tersebut.
Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema subsidi barang menjadi bantuan tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat.
Integrasi dan pemutakhiran data penerima ditargetkan selesai pada akhir 2026, sebelum pemerintah mulai menguji penyaluran bansos melalui skema baru tersebut pada kuartal I 2027.
Pemutakhiran dilakukan dengan mengintegrasikan data kependudukan Direktorat Jenderal Dukcapil dengan data kementerian dan lembaga lain menggunakan kecerdasan buatan (AI). Pemerintah juga membuka pendaftaran bagi masyarakat agar warga yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam pendataan.
Luhut sebelumnya menyebut nilai bantuan dari berbagai program bansos yang dihimpun untuk skema transfer tunai rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.
Namun, jumlah penerima dan pelaksanaan skema tersebut masih bergantung pada hasil pemutakhiran data serta kesiapan sistem digital pemerintah.