DEN Minta Layanan Kesehatan Khusus Warga Terdampak Asap Karhutla
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meminta pemerintah menyediakan layanan kesehatan khusus bagi warga yang terdampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama di enam titik terdampak di Kalimantan, Jambi, dan Riau.
Layanan tersebut mencakup pembagian masker untuk membantu melindungi warga dari paparan asap.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan usulan itu disampaikan dalam pembahasan bersama Presiden Prabowo Subianto mengenai penanganan karhutla.
Selain pemadaman api, pemerintah dinilai perlu memperhatikan dampak kebakaran terhadap kesehatan masyarakat di wilayah yang terdampak asap.
"Kita juga memberi saran untuk melakukan pelayanan kesehatan di tempat-tempat yang paling terkena, yaitu tiga provinsi di Kalimantan, Jambi, dan Riau. Itu enam titik yang memang sangat terkena oleh asap dari kebakaran hutan," ujar Mari dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
Ia mengatakan penanganan karhutla juga perlu mencakup langkah-langkah di lapangan, termasuk pengairan lahan gambut. Sementara itu, pelayanan kesehatan bagi warga terdampak perlu disiapkan secara khusus, termasuk penyediaan masker.
"Bagaimana pemerintah juga memberi pelayanan kesehatan yang khusus kepada mereka-mereka, termasuk pembagian masker dan seterusnya," ujarnya.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 19 Oktober 2026, masih ada 570,08 hektare lahan yang dalam proses pemadaman dan pendinginan di enam provinsi prioritas. Dari total target penanganan seluas 1.024,33 hektare, tim gabungan telah memadamkan 454,25 hektare.
Kalimantan Tengah mencatat area yang masih ditangani paling luas, yakni 389,39 hektare, disusul Sumatra Selatan 108,50 hektare dan Jambi 64,50 hektare.
Di Kalimantan Selatan, masih tersisa 7,50 hektare lahan yang ditangani, sedangkan di Kalimantan Barat tersisa 0,19 hektare. Seluruh lahan terdampak karhutla seluas 3,30 hektare di Riau dilaporkan telah berhasil dipadamkan.
BNPB juga mengerahkan operasi udara dan darat untuk menangani karhutla. Pemerintah menyiapkan 49 armada udara, terdiri atas 32 unit untuk pengeboman air (water bombing) dan 17 pesawat patroli maupun operasi modifikasi cuaca.
Di darat, lebih dari 60 ribu personel gabungan dikerahkan di enam provinsi prioritas.
(del/sfr)