Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pangan, termasuk beras, kini dapat menjadi senjata dalam persaingan global sehingga tak bisa lagi dipandang semata-mata sebagai urusan bisnis.
Ia menilai perubahan situasi global menuntut Indonesia memperhitungkan hubungan antara kepentingan ekonomi, politik, dan pertahanan.
"Sekarang mata uang jadi senjata. Sekarang ekspor impor jadi senjata, sekarang pangan jadi senjata, beras jadi senjata. Jadi bisnis tidak bisa kita pandang murni bisnis," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prabowo mengatakan sejak awal pemerintahannya, bahkan sebelum resmi dilantik ketika masih menjabat menteri pertahanan pada era Presiden Joko Widodo, ia berupaya menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga.
Ia menyebut kebijakan menjadi tetangga yang baik (good neighbor policy) tetap menjadi salah satu pendekatan Indonesia dalam hubungan luar negeri.
Menurutnya, Indonesia berusaha memenuhi berbagai permintaan negara tetangga dan menjaga hubungan baik dengan negara lain di luar kawasan. Namun, ia menegaskan Indonesia tidak ingin bergabung dengan blok atau pakta militer mana pun.
"Kita hormati, kita tidak mau terlibat, tetapi sesuai UUD kita, kita antiimperialisme, anti penjajahan," ujarnya.
Prabowo mengatakan kebijakan luar negeri dan dalam negeri perlu berpijak pada kepentingan nasional. Di dalam negeri, ia mengaku mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok dan berupaya merangkul berbagai kekuatan.
Ia menilai kondisi global yang penuh kerawanan juga menuntut Indonesia mengevaluasi cara pandang terhadap berbagai bidang. Berdasarkan pengalamannya di bidang keamanan dan politik, Prabowo menilai politik dan ekonomi tidak dapat dipisahkan.
Menurut Prabowo, salah satu kelemahan Indonesia adalah elite yang masih terkotak-kotak berdasarkan kepentingan sektoral. Ia menilai persoalan tersebut mungkin berakar dari pendidikan dan cara pandang yang memisahkan bidang politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan.
Prabowo mengatakan pemerintah perlu memperbaiki pendekatan tersebut dalam jangka panjang, terutama melalui sistem pendidikan yang mengintegrasikan berbagai bidang dan tidak berjalan secara sektoral.
"Ini saya kira jangka panjang kita akan perbaiki, bahwa ujungnya pendidikan kita harus benar-benar integralistik, tidak bisa sektoral," ucap Prabowo.
(del/sfr)