Menko Airlangga: MSCI Bukan Satu-satunya Rating

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai Morgan Stanley Capital International (MSCI) bukanlah satu-satunya lembaga penyedia indeks global yang menjadi rujukan investor dunia.

Airlangga mengatakan hal tersebut di tengah langkah MSCI yang mengumumkan usulan untuk menurunkan kelas (reklasifikasi) Indeks MSCI Indonesia dari status emerging market menjadi standalone market.

Imbas dari pengumuman tersebut, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga 16 persen.

Airlangga mengingatkan masih ada lembaga pemeringkat global lainnya seperti S&P Global Ratings dan FTSE Russell. Oleh karena itu, ia memandang penilaian dari satu lembaga tidak memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan tidak bisa serta-merta mendikte lembaga lainnya.

"Kita juga melihat bahwa MSCI bukan satu-satunya rating. Banyak rating lain ada S&P, FTSE Russell. Jadi, yang satu tidak bisa mendikte yang lain," ujarnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (23/10).

Ia mencontohkan apabila MSCI tidak merekomendasikan saham Indonesia kepada investor Amerika, Eropa, maupun Asia, lembaga lain seperti S&P masih bisa memberikan rekomendasi.

Airlangga pun mengimbau pelaku pasar untuk tidak panik, terlebih karena kinerja IHSG tercatat kembali pulih dan berada di zona hijau dalam tiga hari terakhir.

Selain itu, ia yakin investor yang menanamkan modalnya akan tetap mendapatkan kepastian imbal hasil (return) yang jelas dari dividen yang dibayarkan oleh masing-masing emiten.

"Kita tidak perlu khawatir apalagi dalam tiga hari terakhir kan pasar modal berada dalam jalur hijau. Kedua, yang investasi dalam jalur hijau ini return-nya jelas dari dividen yang dibayar oleh masing-masing emiten," ujar Airlangga.

Di tengah polemik MSCI ini, Airlangga memastikan pasar modal Indonesia sejatinya sedang dalam masa reformasi. Salah satu agenda yang tertuang dalam peta jalan reformasi ini adalah demutualisasi bursa.

Dari sisi fundamental, ia menilai kinerja emiten yang melantai di bursa sudah sangat baik, terbukti dari catatan laba rugi maupun tingkat rasio pembayaran dividen.

Menurut dia, pekerjaan rumah (PR) yang tersisa saat ini hanyalah pada aspek implementasi aturan porsi saham publik (free float) sebesar 15 persen, mengingat masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut.

"Bagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten, tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float," ujar Airlangga.