Survei Kadin: Minat Investasi Pengusaha Turun Jadi 32,4 Persen

Minat pelaku usaha untuk berinvestasi dalam enam bulan ke depan terus melemah. Survei Kadin Indonesia Business Pulse Kuartal III 2026 menunjukkan hanya 32,4 persen pengusaha yang menyatakan setuju melakukan investasi, turun dari 34,4 persen pada kuartal II 2026.

Direktur Insights Kadin Indonesia Institute Fakhrul Fulvian mengatakan pelemahan tersebut terjadi meski tekanan bisnis mulai mereda. Kondisi itu menunjukkan pelaku usaha belum sepenuhnya yakin untuk memperluas bisnis dan masih cenderung menunggu kepastian kondisi ekonomi serta arah kebijakan pemerintah.

"Tekanan mereda, tapi pelaku usaha banyaknya berubahnya enggak ke optimistis. Dari tadinya bisnis agak dilihat agak berat, itu berubah menjadi wait and see," kata Fakhrul dalam paparan survei Kadin Indonesia Business Pulse Kuartal III 2026 di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (22/10).

Adapun survei yang dilakukan pada 14-30 September 2026 itu melibatkan 330 anggota Kadin yang tersebar di 28 provinsi dan berbagai sektor industri. Survei menggunakan metode random sampling secara daring melalui WhatsApp dan formulir survei online, dengan margin of error 5,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Data Kadin menunjukkan proporsi pengusaha yang menyatakan setuju berinvestasi dalam enam bulan ke depan terus turun sejak kuartal IV 2025. Pada periode tersebut, porsinya masih mencapai 47,1 persen, kemudian turun menjadi 38,6 persen pada kuartal I 2026, lalu 34,4 persen pada kuartal II 2026, dan kembali turun menjadi 32,4 persen pada kuartal III 2026.

Sebaliknya, proporsi pengusaha yang menyatakan tidak setuju untuk berinvestasi sempat meningkat dari 24,5 persen pada kuartal IV 2025 menjadi 39 persen pada kuartal I 2026 dan 43,5 persen pada kuartal II 2026. Pada kuartal III 2026, angkanya turun menjadi 40 persen.

Sementara itu, kelompok yang menjawab biasa saja atau bersikap netral meningkat dari 22,1 persen pada kuartal II 2026 menjadi 27,6 persen pada kuartal III 2026. Pergeseran tersebut mengindikasikan sebagian pelaku usaha memilih menahan keputusan ekspansi ketimbang langsung menambah investasi.

Fakhrul mengatakan pelemahan minat investasi sejalan dengan tingginya biaya modal dan ketidakpastian nilai tukar. Rupiah yang terdepresiasi juga berpotensi meningkatkan biaya pengadaan barang modal impor.

"Sentimen investasi turun. Ini yang kita lihat sejalan dengan tingginya biaya modal dan ketidakpastian kurs yang tinggi juga," ujarnya.

Meski demikian, survei tersebut berbeda dengan gambaran investasi secara agregat. Realisasi investasi pada kuartal II 2026 tercatat mencapai Rp511,78 triliun, tumbuh 7,1 persen secara tahunan.

Menurut Kadin, angka tersebut antara lain ditopang kegiatan hilirisasi dan proyek-proyek berskala besar, sementara minat investasi pelaku usaha secara lebih luas justru melemah.

Usaha Mikro Cenderung Menunggu

Pelemahan minat investasi juga tidak terjadi secara merata pada seluruh skala usaha. Pada kuartal III 2026, usaha besar mencatat proporsi pengusaha yang setuju berinvestasi paling tinggi, yakni 42,4 persen. Angka tersebut relatif stabil dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 40 persen.

Namun, proporsi pengusaha usaha besar yang tidak setuju berinvestasi meningkat dari 32,7 persen menjadi 39,4 persen. Sementara itu, kelompok yang bersikap netral turun dari 27,3 persen menjadi 18,2 persen.

Pada usaha kecil dan menengah, proporsi yang setuju berinvestasi meningkat dari 27,3 persen pada kuartal II menjadi 36,5 persen pada kuartal III 2026. Meski demikian, kelompok yang tidak setuju masih lebih besar, yakni 46,1 persen, sedangkan 17,4 persen lainnya bersikap netral.

Adapun pada usaha mikro, proporsi pengusaha yang setuju berinvestasi turun dari 36,1 persen menjadi 28 persen. Kelompok yang memilih sikap netral meningkat dari 24,3 persen menjadi 35,7 persen, sedangkan 36,3 persen menyatakan tidak setuju berinvestasi.

Data tersebut menunjukkan usaha mikro cenderung menahan keputusan investasi, sedangkan usaha kecil dan menengah masih menghadapi keraguan meski sebagian mulai melihat peluang ekspansi.

Kebijakan Pemerintah Jadi Tantangan Utama

Survei Kadin juga mencatat kebijakan dan program pemerintah menjadi tantangan utama bisnis pada kuartal III 2026, dengan porsi 17,8 persen jawaban responden. Angka itu meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, birokrasi yang sebelumnya menempati posisi pertama turun menjadi 9,8 persen dari 16,4 persen.

Fakhrul mengatakan perubahan tersebut menunjukkan keluhan pelaku usaha lebih banyak mengarah pada substansi kebijakan dan program pemerintah.

"Jadi kalau kita lihat surveinya, birokrasi yang sebelumnya berada di posisi pertama justru turun tajam ke 9,8 persen dari 16,4 persen. Ini menariknya, penurunan porsi birokrasi itu belum tentu memperbaiki layanan. Karena itu, mungkin sebagian dari keluhan itu bergeser ke substansi kebijakan dan program pemerintah," ujar Fakhrul.

Selain kepastian kebijakan, akses pembiayaan juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Fakhrul menyoroti perbedaan pertumbuhan kredit antara UMKM dan korporasi yang dinilai mencerminkan ketimpangan akses pembiayaan antarskala usaha.

"Dari sisi pembiayaan, saat ini kredit UMKM itu hanya tumbuh 2,8 persen, sedangkan kredit korporasi tumbuh 22,14 persen. Ini mengindikasikan akses pembiayaan yang timpang antarskala usaha," tutur dia lebih lanjut.