Pemerintah menyiapkan diskon 30 persen untuk tiket pesawat dan kapal selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Pemerintah juga memberikan potongan harga jasa kepelabuhanan serta menanggung pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perjalanan udara domestik guna mendukung mobilitas masyarakat pada periode liburan akhir tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program diskon Nataru telah disepakati dan menjadi bagian dari paket stimulus pemerintah pada kuartal IV 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Stimulus Nataru, ini sudah disepakati diskon 30 persen daripada tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhanan juga diberikan spesial harga dari ASDP. Kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri," kata Airlangga dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (21/10).
Menurut Airlangga, program stimulus tersebut diperkirakan menjangkau 6,6 juta orang dengan anggaran sekitar Rp883,4 miliar. Ia menyebut kebijakan itu sebenarnya telah disetujui sejak pertengahan tahun ini.
Usai sidang kabinet, Airlangga kembali menyampaikan bahwa berbagai program stimulus pemerintah akan berjalan hingga akhir tahun, termasuk bantuan pangan, bantuan subsidi upah, dan diskon Nataru.
"Dan diskon Natal-Tahun Baru juga seluruhnya sudah disiapkan. Dananya sekitar Rp31,8 triliun," ujar Airlangga.
Selain diskon transportasi, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus lain pada kuartal IV 2026. Salah satunya program pembukaan rekening dengan anggaran Rp1,28 triliun sesuai arahan Presiden Prabowo.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp17,54 triliun.
Selanjutnya, bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan sekaligus akan disalurkan pada November-Desember kepada 13,3 juta pekerja. Program tersebut memiliki anggaran Rp11,97 triliun.
Airlangga menyampaikan pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah program untuk 2027 yang diharapkan mulai berjalan pada Januari. Program tersebut meliputi kelanjutan magang nasional untuk 150 ribu peserta dan program vokasi nasional untuk 300 ribu peserta.
Pemerintah juga merencanakan insentif pajak penghasilan (PPh) ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta di seluruh sektor. Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang saat ini sebesar Rp54 juta dengan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum.
Stimulus lainnya mencakup kelanjutan PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar, relaksasi iuran jaminan kehilangan pekerjaan dan jaminan kematian, tambahan manfaat jaminan kerja, serta KPR bersubsidi dan program MBT.
Di sektor perhiasan, pemerintah juga berencana mengubah standar kadar emas yang saat ini disebut berada pada 99,99 persen menjadi 99,9 persen, sesuai standar industri yang disampaikan Airlangga.
