Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Indonesia Dony Oskaria melarang petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki terlalu banyak ajudan serta menggunakan fasilitas pengawalan khusus atau patwal saat berkendara.
Larangan tersebut merupakan bagian dari perombakan budaya perusahaan BUMN menjadi lebih sederhana.
"Kalau kita lihat sekarang BUMN sudah mulai kurang tuh ajudan-ajudan yang berlebihan, patwal-patwal. Kita sudah mengeluarkan larangan tidak boleh lagi pakai itu," ujar Dony saat ditemui di sela-sela acara Danantara Technology Innovation Investment Forum 2026 di Jakarta, Senin (26/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tidak hanya menertibkan soal pengawalan, Dony turut mengatur fasilitas kedinasan seperti jenis kelas penerbangan yang boleh digunakan.
"Saya mengeluarkan itu aturan mana yang boleh, mana yang enggak, termasuk juga penerbangan mesti seperti apa, sampai kepada ajudan, sampai kepada patwal," ujarnya.
Ia mengingatkan pegawai BUMN pada dasarnya adalah pegawai pemerintah. Menurut dia, posisi kepemimpinan di BUMN bukanlah sebuah jabatan yang harus dibangga-banggakan atau dinikmati dengan fasilitas kemewahan yang berlebihan.
"Kita maunya seluruh manajemen BUMN itu nanti ya betul-betul profesional," ujar Dony.
Dalam kesempatan sama, Dony turut menjelaskan jumlah BUMN yang ada saat ini terus berkurang seiring upaya transformasi yang dilakukan Danantara.
Selama 18 bulan terakhir ini, Danantara merombak BUMN melalui skema konsolidasi, merger, divestasi, hingga likuidasi.
Hasilnya, Danantara memangkas BUMN dengan menutup 364 perusahaan berskala kecil dan merugi dalam kurun waktu 18 bulan, dengan target penutupan menyentuh angka 750 perusahaan hingga akhir tahun ini.