Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menyebut Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki dua fungsi utama. Fungsi tersebut adalah sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan sebagai offtaker yang menampung serta membeli hasil warga.
Hal itu ia sampaikan saat berdialog dengan sekitar 26 ribu manajer KDKMP dalam kegiatan Sapa Manajer KDKMP di Seluruh Indonesia, Senin (26/10). Dialog menjadi bagian dari pengawalan pemerintah terhadap operasionalisasi KDKMP sekaligus upaya menyerap persoalan yang dihadapi manajer di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Zulkifli meminta manajer memprioritaskan fungsi pelayanan publik KDKMP. Fokus utamanya memastikan ketersediaan dan penyaluran barang bersubsidi sesuai ketentuan dan tepat sasaran kepada penerima yang berhak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KDKMP harus hadir sebagai layanan yang nyata bagi warga dan menjadi penghubung bagi hasil produksi desa ke pasar," tegasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (27/10).
Saat ini terdapat 28.787 KDKMP, dan 10.070 di antaranya telah beroperasi. Pemerintah ingin memastikan koperasi yang beroperasi benar-benar memberi manfaat bagi warga, mulai dari akses terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi hingga tumbuhnya kegiatan ekonomi desa.
Dalam dialog tersebut, sejumlah manajer dari Banyumas, Kediri, dan Blitar menyampaikan kendala pasokan barang yang belum konsisten. Mereka juga menyampaikan kebutuhan biaya operasional.
Zulkifli mencatat berbagai masukan itu sebagai bahan monitoring dan evaluasi. Pencatatan dilakukan agar persoalan di lapangan dapat ditindaklanjuti.
"KDKMP merupakan program baru dengan pekerjaan besar yang harus kita jalankan bersama. Pasti ada tantangan dalam pelaksanaannya. Karena itu, saya ingin mendengar langsung laporan dari para manajer, mencatat masalahnya, dan mengevaluasi tindak lanjutnya secara rutin," tutur dia.
Dalam rangka mengatasi kendala pasokan, Zulkifli mendorong manajer aktif berkoordinasi dengan Agrinas dan BUMN pemasok terdekat. Koordinasi langsung di wilayah dapat membantu mempercepat pengecekan stok dan penyelesaian persoalan operasional.
Manajer juga dapat memanfaatkan PIC Area Agrinas sebagai penghubung, pendamping teknis, dan kanal untuk mengeskalasi kendala.
Zulkifli menilai penyelesaian masalah tidak selalu harus menunggu keputusan dari pusat karena prosesnya dapat memerlukan waktu. Manajer perlu bergerak aktif di wilayah kerja, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melaporkan perkembangan agar persoalan bisa ditangani lebih cepat.
Manajer mengelola operasional harian KDKMP dengan berkoordinasi bersama pengurus dan Kepala Desa atau Lurah sebagai pengawas. Bersama pengurus, manajer juga menyampaikan laporan perkembangan usaha, kondisi keuangan, kesiapan pengelolaan, serta kendala dan tindak lanjutnya.
"KDKMP harus hidup dan memberi manfaat nyata. Kita kawal bersama agar koperasi ini melayani warga dengan cepat, memperkuat ekonomi desa, dan membuka peluang bagi masyarakat setempat," pungkas Zulkifli.
(rir)