Krisis Global Tak Kunjung Usai, Alarm Keras untuk Bijak Pakai Energi

Krisis di Timur Tengah yang memengaruhi pasar energi global belum juga usai. Perang Iran dan AS yang membuat jalur minyak Selat Hormuz tak lagi jadi jalur aman, belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Kini ditambah dengan meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan milisi Houthi. Jalur minyak di Bab el Mandab kini juga terganggu. Imbasnya, alih-alih turun, harga minyak mentah dunia malah terus naik.

Hal ini membuat seluruh negara di dunia kini mulai berpikir dua kali untuk menjual minyak. Mereka lebih memilih untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri. China, misalnya, telah mengetatkan keran ekspor produk bahan bakar minyak (BBM) sejak 1 Oktober lalu.

Sejumlah kilang di Negeri Tirai Bambu dilaporkan menghentikan pengiriman produk minyak ke berbagai wilayah di luar Hong Kong dan Makau sampai ada instruksi lebih lanjut dari Beijing.

Keputusan tersebut diambil lantaran Pemerintah China kembali memprioritaskan keamanan pasokan energi di dalam negeri.

Antisipasi pemerintah akan kebutuhan pasokan

Mengantisipasi kebutuhan dalam negeri, Pemerintah mengubah cara Indonesia membeli minyak mentah (crude), bahan bakar minyak (BBM), dan liquefied petroleum gas (LPG) dari luar negeri.

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026, pengadaan yang selama ini bertumpu pada tender antarbadan usaha kini dilakukan lewat kerja sama langsung antarpemerintah (government-to-government/G2G) dan antara pemerintah dengan badan usaha (government-to-business/G2B). Tujuannya, memperkuat kepastian pasokan energi bagi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi / Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut perpres yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto itu sebagai babak baru dalam sistem pengadaan energi nasional. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers, Senin (26/10/2026).

"Selama ini Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan perpres ini kita melakukan G2G dan G2B. Artinya, kita sekarang sudah bisa melakukan pilihan-pilihan negara-negara mana saja yang kita akan ambil," ujar Bahlil.

Perubahan ini berangkat dari pengalaman Pertamina dalam tender pengadaan. Selain memakan waktu lama, dalam sejumlah kasus Pertamina yang sudah menang dengan harga murah justru kehilangan pasokan, karena negara pemasok memilih pembeli lain yang berani membayar lebih mahal.

"Pertamina sudah menang dengan harga murah di negara mereka, kemudian setelah itu kalau ada negara lain yang datang membeli dengan harga yang lebih mahal, maka Pertamina selalu dijadikan nomor kesekian," kata Bahlil.

Dalam skema baru, negara yang bernegosiasi langsung dengan negara pemasok. Pengadaan dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) yang ditugaskan pemerintah, lalu Pertamina membeli dari BLU. Dengan begitu, tidak ada lagi perusahaan lain yang terlibat dalam rantai pengadaan.

"Jadi negara ke negara aja udah," tegas Bahlil.

Meski demikian, perpres tersebut tetap memungkinkan Pertamina mengimpor langsung dalam kondisi tertentu, yakni ketika cadangan nasional sangat tipis atau terjadi gangguan geopolitik di negara sumber minyak. Langkah itu tetap harus dikoordinasikan dengan BLU.

Skema baru ini penting karena sebagian kebutuhan energi nasional masih dipenuhi dari impor. Crude masih diimpor, meski tidak lagi dari Timur Tengah. Sekitar 80 persen kebutuhan LPG juga masih diimpor dari Amerika Serikat. Indonesia sudah tidak mengimpor solar, tetapi masih mengimpor bensin RON 90 (Pertalite) serta sebagian bensin RON 92, RON 95, dan RON 98.

PT Pertamina (Persero) pun menyampaikan dukungannya pada kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2026.

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, Pertamina berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat dan industri.

"Pertamina mendukung penuh Perpres 107 Tahun 2026 sebagai langkah memperkuat ketahanan energi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Kami berkomitmen menjalankan penugasan dari pemerintah secara profesional dan bertanggung jawab agar pasokan energi bagi masyarakat dan industri tetap terjaga," kata Simon yang turut mengikuti konferensi pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Senin (26/10).

Pentingnya kesadaran bijak menggunakan energi

Di tengah situasi global tersebut, kita perlu menyadari pentingnya menggunakan energi secara bijak. Bukan cuma karena pasokan minyak dunia yang terganggu, tapi juga karena minyak adalah 'barang mahal' yang membutuhkan biaya dan proses tak sedikit.

Peneliti sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai kesadaran tersebut penting karena tingginya biaya energi sering kali tidak terlihat secara langsung oleh pemakai.

Menurutnya apabila masyarakat paham akan biaya yang sebenarnya, mereka akan lebih mudah menerima langkah penghematan dan perubahan harga secara bertahap.

Yayan menjelaskan biaya energi yang sesungguhnya berada jauh di atas harga di SPBU. Sebagai perbandingan, Biosolar dijual Rp6.800 per liter, sedangkan Dexlite yang merupakan solar nonsubsidi dijual seharga Rp23.700 per liter. Selisih Rp16.900 tersebut setara dengan 71 persen dari harga keekonomian pasar.

Beban biaya tersebut pada akhirnya ditanggung bersama melalui APBN. Realisasi subsidi dan kompensasi energi pada Januari hingga Agustus 2026 menembus Rp331,4 triliun atau mencapai 74 persen dari pagu setahun. Angka ini melonjak 52 persen dari Rp218,0 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain menurutnya angka pemakaian energi justru terus meningkat. Penyaluran BBM bersubsidi pada periode Januari-Agustus 2026 naik 8,8 persen menjadi 11,6 juta kiloliter, konsumsi elpiji 3 kg naik 2,6 persen, dan jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen.

Yayan pun mendorong adanya pencantuman harga keekonomian dan besar subsidi pada struk SPBU, tagihan listrik, dan tabung elpiji demi menumbuhkan kesadaran pada warga mengenai pentingnya bijak menggunakan energi. Pesan imbauan tersebut perlu diulang secara berkala dan bervariasi karena imbauan seragam cepat tumpul.

"Imbauan hemat tanpa penjelasan mudah mengabaikan kesulitan hidup. Komunikasi efektif menjelaskan biaya, pembayarnya, dan manfaat bila biaya itu berkurang, misalnya dana untuk jaringan listrik atau bantuan bagi rumah tangga miskin," ujar Yayan kepada CNN Indonesia, Senin (26/10).

Yayan pun menilai bauran energi yang lebih beragam dapat menurunkan impor minyak dan emisi. Namun, langkah ini harus diiringi dengan pembenahan jaringan listrik, biaya modal, dan lahan. Hemat energi dan bauran energi hijau bukanlah pilihan yang saling meniadakan, tetapi dua langkah yang harus berjalan beriringan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional mencapai 15,75 persen pada 2025, lalu naik menjadi 17,3 persen pada semester I-2026. Kenaikan terbesar masih ditopang oleh biodiesel, sedangkan PLTS baru berkontribusi 0,5 persen.

Implementasi biodiesel seperti B50 diperkirakan mampu menggantikan 302 ribu barel solar per hari pada 2026 dan memangkas impor minyak bersih sekitar 27 persen. Meskipun demikian, tingkat ketergantungan energi dari luar negeri masih tergolong besar.

Sementara itu, penghematan konsumsi minyak sebesar 5 persen diproyeksikan dapat menghindari impor sekitar 95 ribu barel per hari. Langkah penghematan ini dinilai sangat cocok mendampingi program bauran energi karena tidak memerlukan pembukaan lahan atau pembangunan jaringan baru.

Peningkatan produksi

Dari dalam negeri, upaya peningkatan produksi minyak mentah terus digenjot oleh PT Pertamina (Persero). Hingga akhir semester I-2026, produksi migas Pertamina Hulu Energi (PHE) mencapai 935 ribu barel setara minyak per hari (MBOEPD), yang terdiri atas produksi minyak 459 ribu barel per hari (MBOPD) dan gas bumi sebesar 2.756 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Pencapaian tersebut didukung oleh penyelesaian pengeboran 278 sumur eksploitasi, 601 kegiatan workover, serta 13.870 kegiatan well service guna menjaga keandalan aset dan mempertahankan tingkat produksi.

PHE juga berhasil menyelesaikan pengeboran sembilan sumur eksplorasi, survei seismik 2D sepanjang 189 kilometer, dan survei seismik 3D seluas 2.848 kilometer persegi.

Aktivitas tersebut membuahkan penemuan sumber daya kontingen (2C) sebesar 108 juta barel setara minyak (MMBOE) serta tambahan cadangan terbukti (P1) sebesar 24,9 MMBOE.

Pertamina turut memperkuat ketahanan energi nasional melalui program Bring Barrel Home. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pasokan minyak mentah dari aset-aset hulu migas yang dikelola Pertamina di luar negeri agar dapat dibawa dan diolah di kilang dalam negeri.

Ujung tombak strategi tersebut dijalankan melalui PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP).

Anak usaha Pertamina Hulu Energi di sektor hulu internasional itu saat ini mengelola lapangan minyak dan gas di 10 negara sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan minyak mentah nasional.

Sepanjang 2026, PIEP telah merealisasikan dua kali pengiriman minyak mentah dari lapangan Menzel Lejmat (MLN) Block 405a di Aljazair ke Indonesia, yakni sebanyak 1 juta barel di awal tahun dan 450 ribu barel pada Juni 2026.