Keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal menjadi salah satu parameter pemberian insentif kepada pemerintah daerah (pemda) dengan total anggaran Rp1 triliun mulai 2027.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan insentif tersebut disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mengapresiasi keberhasilan pemda dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
Dengan demikian, MBG bukan satu-satunya indikator penilaian, melainkan tambahan kriteria dari sejumlah parameter yang telah diterapkan selama ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Rp1 triliun itu adalah insentif yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, bukan kemudian khusus untuk yang MBG saja. Rp1 triliun insentif yang disediakan oleh Kemendagri itu untuk keberhasilan program atau indikator Pemda yang selama ini sudah jalan," kata Sudaryono dalam agenda Refleksi 100 Hari Kepemimpinan Kepala BGN di Jakarta Selatan, Kamis (29/10).
Ia menjelaskan pemerintah selama ini telah memberikan insentif kepada daerah yang berhasil mencapai indikator pembangunan tertentu. Salah satunya adalah pengendalian inflasi.
Sebagai contoh, pemerintah memberikan insentif sekitar Rp2 miliar hingga Rp3 miliar kepada daerah dengan tingkat inflasi terbaik di masing-masing wilayah.
"Misalnya daerah dengan tingkat inflasi yang terbaik di satu region, itu nanti juaranya dikasih insentif Rp2-3 miliar gitu. Jadi Rp1 triliun itu jumlah semua, MBG tahun depan itu menjadi salah satu parameternya," ujarnya.
Sudaryono menegaskan pemberian insentif tetap mengacu pada ketentuan Kemendagri. Sejumlah indikator yang selama ini digunakan antara lain tingkat inflasi, penurunan angka pengangguran, dan penurunan tingkat kemiskinan.
Namun, pemerintah kini tengah menyusun indikator tambahan bersama BGN untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program MBG di daerah.
"Nah, ada satu lagi indikator yaitu bagaimana ini yang sedang kita define (susun) dengan BGN, indikatornya apa? Indikatornya apakah misalnya penurunan angka stunting misalnya, atau misalnya indikatornya adalah apa? Keberhasilan dari pelayanan MBG misalnya, atau apa, ini yang sedang kita siapkan," paparnya.
Lihat Juga : |
Ia kembali menegaskan anggaran insentif Rp1 triliun tersebut tidak dikhususkan untuk MBG. Program tersebut hanya akan menambah kriteria penilaian di samping indikator yang sudah berlaku.
"Jadi Rp1 triliun itu bukan hanya khusus untuk MBG, melainkan menambah kriteria baru, menambahkan yang selama ini sudah jalan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sudaryono mengatakan pelaksanaan MBG ke depan tidak cukup hanya mengejar besarnya program dan jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memastikan target program tercapai serta makanan yang disediakan memiliki kualitas baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.
"Sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik karena MBG ini bukan program yang dikasih makan hari ini-besok, langsung kemudian kelihatan indikatornya. Ini adalah long-term development (pembangunan jangka panjang)," ucap Sudaryono.
