Kemandirian pangan menjadi salah satu agenda strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun terakhir. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi ketergantungan impor sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Dalam menuju kemandirian pangan, pemerintah telah melakukan sejumlah strategi, seperti memperkuat produksi dalam negeri, menambah cadangan pangan, dan mendorong kesejahteraan petani.
Upaya tersebut terlihat dari penguatan produksi beras dan jagung sebagai komoditas strategis nasional. Pada awal 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat stok beras nasional mencapai 12,529 juta ton, termasuk 3,248 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, produksi beras pada semester pertama 2026 mencapai 19,27 juta ton, dengan kebutuhan konsumsi sekitar 15,48 juta ton.
Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi domestik menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada.
"Alhamdulillah, produksi pangan nasional terus menunjukkan tren positif. Arahan Bapak Presiden Prabowo sangat jelas, yaitu memperkuat produksi pangan nasional agar Indonesia semakin mandiri dan petani semakin sejahtera," kata Amran, beberapa waktu lalu.
Hingga awal Oktober 2026, cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 4,5 juta ton. Persediaan tersebut disiapkan untuk menjaga pasokan nasional sekaligus mengantisipasi gangguan produksi akibat perubahan iklim.
Kemandirian pangan juga mencakup komoditas selain beras. Pemerintah memperkuat pasokan jagung melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) periode 2026-2029.
Per 7 Oktober 2026, persediaan jagung pemerintah yang dikelola Bulog tercatat sebanyak 98.442 ton untuk mendukung kebutuhan, termasuk bahan baku pakan ternak.
Di tingkat desa, pemerintah mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai saluran distribusi komoditas bersubsidi, mulai dari pupuk dan LPG 3 kilogram hingga beras dan minyak goreng.
"Seluruh barang-barang bersubsidi disalurkan melalui KDKMP," tutur Menteri Koperasi Ferry Juliantono, belum lama ini.
Kesejahteraan Petani dan Dampak Ekonomi
Di sisi lain, peningkatan produksi pangan perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kesejahteraan petani sebagai produsen utama. Pemerintah mempertahankan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram melalui kebijakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri pada 2026.
Pemerintah berharap, kepastian harga dapat membantu petani memperoleh nilai jual yang lebih terjamin saat panen. Selain itu, pemerintah juga berupaya menekan biaya produksi melalui pupuk bersubsidi, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), optimasi lahan, serta pembentukan Brigade Pangan.
Dari sisi kesejahteraan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional mencapai 131,11 pada September 2026, atau meningkat 1,49 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan NTP tersebut dipengaruhi peningkatan indeks harga yang diterima petani yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga yang dibayar.
Di samping itu, penguatan produksi pangan domestik juga berpotensi memberikan dampak lebih luas terhadap perekonomian. Pasokan dalam negeri yang memadai dapat menekan kebutuhan impor, menjaga ketersediaan bahan baku industri pangan, serta memperluas pasar bagi hasil panen petani.
Penyerapan gabah oleh Bulog juga berperan dalam memberikan kepastian pasar bagi petani. Namun, manfaat kebijakan tersebut tetap dipengaruhi sejumlah faktor, termasuk besarnya biaya produksi, harga jual di tingkat petani, efektivitas distribusi, serta kemampuan masyarakat membeli pangan dengan harga terjangkau.
Namun begitu, pemerintah juga turut memperhatikan perihal ketergantungan terhadap satu sumber karbohidrat, terutama beras, yang dapat meningkatkan kerentanan masyarakat ketika produksi terganggu atau harga mengalami kenaikan. Karenanya, pemerintah terus mendorong diversifikasi pangan lokal seperti singkong, sagu, jagung, dan ubi.
Bapanas pada September 2026 juga menekankan pentingnya keragaman konsumsi dan keamanan pangan sebagai bagian dari transformasi sistem pangan nasional. Prinsip Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) menjadi salah satu pendekatan untuk mendorong masyarakat mengonsumsi pangan yang lebih beragam dan berkualitas.
Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Hamid Sangadji mengatakan indikator penganekaragaman konsumsi harus terlihat pada pilihan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.
"Karena itu, program di lapangan harus membantu masyarakat mengenal dan memanfaatkan lebih banyak pangan lokal yang mudah diakses sehari-hari," kata Hamid.
Pada aspek konsumsi, capaian nasional menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun belum selalu memenuhi target yang ditetapkan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang menggambarkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Berdasarkan data Bapanas, skor PPH konsumsi nasional meningkat dari 86,3 pada 2020 menjadi 93,5 pada 2024. Meski demikian, realisasi tersebut tidak selalu mencapai target Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024.
Pada 2020, skor PPH tercatat 86,3, di bawah target 90,4. Pada 2021, realisasinya sebesar 87,2, juga belum mencapai target 91,6. Skor PPH kemudian meningkat menjadi 92,9 pada 2022 dan 94,1 pada 2023, melampaui target masing-masing sebesar 92,8 dan 94,0. Namun, pada 2024, skor PPH tercatat 93,5, masih di bawah target 95,2.
Upaya diversifikasi pangan ini turut dilakukan melalui program B2SA Goes to School yang menyasar generasi muda. Pada 2026, program ini direncanakan menjangkau satuan pendidikan di 83 kabupaten/kota dan 15 provinsi untuk memperkenalkan pola konsumsi yang lebih beragam dan bergizi.
Pada akhirnya, dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, penguatan produksi dan cadangan pangan menjadi fondasi penting dalam perjalanan menuju kemandirian pangan nasional. Berbagai kebijakan diarahkan untuk menjaga pasokan, mendukung petani, dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber pangan dari luar negeri.
(ory/ory)