Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menilai transformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) menjadi capaian penting selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil President Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, transformasi hubungan keuangan pusat-daerah tidak mengubah prinsip penting desentralisasi dan otonomi daerah. Ia bahkan menilai pemerintah berupaya menata agenda desentralisasi fiskal lebih efektif, efisien, cepat dan merata.
"Kita perlu berefleksi agar otonomi daerah benar-benar menghasilkan agenda pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan secara cepat dan efektif," ujar Sultan saat menjadi pembicara dalam ICMI Leadership Camp di Jakarta, Sabtu (31/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pendekatan desentralisasi anggaran dua tahun ini dinilai lebih cepat dan efektif dalam mewujudkan disiplin fiskal kepada daerah, di tengah tantangan ketidakpastian geopolitik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
Lihat Juga : |
Meski demikian, Sultan meminta agar pemerintah pusat maupun daerah untuk mengharmonisasikan kebijakan dan memerhatikan keseimbangan kewenangan masing-masing, sesuai amanah konstitusi.
"Pemerintah pusat tentunya memiliki tanggung jawab untuk mengedepankan asas kepentingan Nasional. Namun, di saat yang sama tidak mengurangi hak-hak masyarakat daerah dalam mendapatkan pelayanan publik dan kebutuhan dasar lainnya," jelas Sultan.
Sultan menambahkan, penyesuaian pembiayaan dan realisasi program antara pusat dan daerah harus disusun secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat.
"Paling penting adalah bagaimana memastikan setiap program pemerintah dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Program pembangunan sosial ekonomi, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah harus tepat sasaran, tepat kualitas dan tepat jumlahnya," tegas Sultan.
Transformasi desentralisasi fiskal tersebut menghasilkan capaian fenomenal dalam program swasembada pangan, perumahan rakyat, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis dan sembako murah di koperasi desa yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.
"Di saat yang sama peran pemerintah daerah tentunya sangat dibutuhkan dalam mengatur distribusi SDM dan mendukung pembangunan Nasional di daerah. Tanpa pemerintah daerah, kebijakan pusat tidak mampu direalisasikan secara optimal," tutupnya.
