BGN Sebut Gaji Ahli Gizi-Akuntan Tak Terdampak Pemangkasan Biaya SPPG
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan pembatasan biaya operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) maksimal Rp3.000 per penerima manfaat tidak akan memengaruhi gaji pengawas gizi (ahli gizi) dan pengawas keuangan alias akuntan di setiap dapur.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan gaji kedua pengawas tersebut tak masuk dalam komponen biaya operasional yang dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Pembayarannya tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Kebijakan ini tidak berdampak pada gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan karena komponen gaji mereka tidak masuk dalam pagu Rp3.000 yang ada dalam komponen biaya operasional. Melainkan gaji keduanya akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucap Tysa dalam keterangannya melalui unggahan Instagram resmi BGN, Selasa (3/11).
Ia menjelaskan batas biaya operasional Rp3.000 per penerima manfaat ditetapkan untuk mengendalikan pengeluaran dapur MBG.
Sebelumnya, BGN menemukan sejumlah dapur mengklaim biaya operasional di atas batas tersebut, bahkan ada yang mencapai Rp10 ribu per penerima manfaat.
Menurut Tysa, skema sebelumnya yang tidak menetapkan batas maksimal berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.
Karena itu, biaya operasional kini dibatasi agar pembiayaan program tetap sesuai dengan pagu anggaran penyediaan makanan, yakni Rp13 ribu untuk porsi kecil dan Rp15 ribu untuk porsi besar.
Selain biaya operasional, BGN juga mengubah skema insentif fasilitas dapur MBG. Jika sebelumnya mitra menerima insentif tetap Rp6 juta per hari, kini besarannya menjadi Rp2.000 per penerima manfaat. Pemberian insentif tersebut didasarkan pada ketersediaan dan mutu layanan.
Tysa mengatakan komponen biaya operasional, bahan baku, serta insentif ketersediaan dan mutu layanan dihitung untuk periode satu bulan.
Pengelolaan anggaran tersebut perlu diikuti manajemen dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku, kegiatan operasional, hingga distribusi makanan.
"Dengan demikian, jika dapur MBG ini dikelola dengan manajemen yang baik mulai dari perencanaan menu, belanja bahan baku sampai operasional dan distribusi yang baik, maka anggaran yang disediakan negara dapat memenuhi kebutuhan porsi MBG yang baik," ujarnya.
Ia juga menyebut insentif bagi mitra tetap diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani. BGN menyatakan skema tersebut dirancang agar mitra tidak mengalami kerugian dalam menjalankan program.
(del/pta)