MBG Serap Uang Negara Rp173,2 T per 31 Oktober 2026

CNN Indonesia
Jumat, 13 Nov 2026 14:50 WIB
Sejumlah siswa mengambil menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsep prasmanan di SMP Kemala Bhayangkari 3, Ragunan, Jakarta, Kamis (15/10/2026). (CNN Indonesia/Febria Adha L).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyerapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026. (CNN Indonesia/Febria Adha L).
Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyerapan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp173,2 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Tren penyerapan anggaran program MBG terus naik secara sejak Januari. Tercatat, realisasi penyerapan pada Agustus tercatat sebesar Rp134,19 triliun, lalu naik menjadi Rp153,19 triliun pada September, dan naik lagi pada Oktober.

"Makan bergizi gratis sampai dengan 31 Oktober telah direalisasikan Rp173,2 triliun," ujar Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (13/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suahasil menjelaskan penyerapan anggaran tersebut juga diiringi dengan sejumlah perbaikan yang dilakukan oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah bekerja sejak Juli.

Manajemen baru BGN di bawah Sudaryono melakukan sejumlah reformasi tata kelola program MBG di lapangan.

Reformasi pertama difokuskan pada perbaikan tata kelola operasional SPPG. Dalam hal ini, BGN memperbarui kontrak untuk memperjelas tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat.

Langkah tersebut bersamaan dengan pengetatan mekanisme pengecekan data di lapangan guna memastikan program ini tepat sasaran.

Terkait akses wilayah prioritas, BGN mengklaim telah berhasil mengaktifkan 1.500 SPPG baru yang difokuskan secara khusus di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta wilayah dengan stunting tinggi.

Tingkat keamanan pangan (food safety) dan kebersihan operasional juga tak luput dari sorotan reformasi. BGN kini mewajibkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di tiap SPPG serta menerapkan label batas waktu konsumsi di ompreng.

BGN juga tengah melakukan inovasi terobosan berupa uji coba sistem prasmanan di sekolah. Program piloting ini telah berjalan di 66 SPPG yang tersebar di 10 provinsi.

Lebih lanjut, BGN menitikberatkan pada pemanfaatan rantai pasok logistik bahan pangan lokal dan penyerapan tenaga kerja di sekitar lingkungan sekolah.

"Berbagai macam reform yang dilakukan oleh BGN itu kita apresiasi karena itu akan memperbaiki kualitas pelaksanaan program MBG," ujar Suahasil.

[Gambas:Video CNN]

(dhz/sfr)
LIHAT SELENGKAPNYA