Pemerintah berencana membentuk Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan menyetor dana untuk membayar hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dana jumbo itu bakal dikelola negara.
Kebijakan ini diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk memenuhi kewajiban tersebut.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebut skema ini bertujuan memastikan pekerja korban PHK tetap mendapatkan pesangon meskipun perusahaan tengah kesulitan keuangan. Kewajiban ini dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kehadiran DCP memunculkan sejumlah pertanyaan. Apakah keberadaan DCP benar-benar menguntungkan buruh? Kemudian, mampukah pemerintah mengelola duit jumbo tersebut?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai DCP dapat memperkuat kepastian pembayaran pesangon.
Pasalnya, selama ini terdapat perusahaan yang tidak memiliki likuiditas cukup, bahkan menghindari atau menunda kewajiban membayar hak pekerja.
Namun, menurutnya manfaat tersebut hanya akan terasa jika dana benar-benar terlindungi, tercatat sebagai hak pekerja, dan dapat dicairkan dengan cepat ketika PHK terjadi.
Menurutnya, pengelolaan oleh negara bukan satu-satunya pilihan. Pemerintah bisa saja berperan menetapkan standar dan mengawasi kepatuhan, tetapi pengelolaan dana dilakukan lembaga profesional dengan tata kelola independen.
"Yang terpenting, dana tersebut tidak boleh berubah menjadi sumber pembiayaan pemerintah atau tercampur dengan keuangan negara," ujarnya.
Ronny menilai pemerintah memang memiliki kapasitas membangun sistem pengelolaan dana, tetapi itu tidak otomatis menjamin uang pekerja aman. Risiko dapat muncul akibat salah kelola, investasi terlalu agresif, konflik kepentingan, hingga penggunaan dana di luar peruntukannya.
Karena itu, DCP harus diperlakukan sebagai dana titipan dengan prinsip fiduciary duty, yakni kewajiban pengelola untuk mengutamakan kepentingan pemilik dana. Aset dan rekening harus dipisahkan dari APBN maupun dana operasional lembaga. Investasi juga perlu dibatasi pada instrumen yang aman dan likuid.
Pemerintah, lanjutnya, harus menjelaskan siapa pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kegagalan pengelolaan maupun penyalahgunaan. Harus tersedia mekanisme kompensasi dan pertanggungjawaban jika kemungkinan buruk itu terjadi.
"Dana ini bukan dana investasi biasa, tapi hak pekerja yang dititipkan untuk menjamin masa depan mereka ketika kehilangan pekerjaan," ucapnya.
Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keberhasilan kebijakan DCP bukan diukur dari besarnya dana yang terkumpul, melainkan dari kepastian pekerja menerima haknya.
"Perlindungan terbaik bukan dana terbesar, melainkan hak yang benar-benar sampai," ujarnya.
Syafruddin juga mengingatkan dana harus dipisahkan dari keuangan pemerintah, memiliki pencatatan yang jelas, dan dilindungi secara hukum.
Terkait kemampuan negara menjamin keamanan dana, Syafruddin menilai pengalaman pemerintah mengelola program jaminan sosial tidak otomatis membuat DCP bebas risiko jika dikelola negara.
Duit cadangan tersebut bisa menghadapi risiko pasar, likuiditas, operasional, hingga campur tangan politik. Bahkan, gelombang PHK dapat meningkatkan kebutuhan pencairan ketika nilai aset investasi sedang turun.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan simulasi tekanan secara berkala. Investasi juga harus mengutamakan keamanan dan likuiditas, disertai audit serta keterbukaan laporan keuangan. Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kekurangan dana akibat kerugian investasi.
"Tanpa aturan penjaminan yang tegas, janji keamanan hanya bersifat politis," ujarnya.
