Transformasi MBG 2.0: Efisiensi Rp44 T dan Perketat Tata Kelola

Kemenko Pangan | CNN Indonesia
Rabu, 18 Nov 2026 18:33 WIB
Kemenko Pangan
(Foto: Arsip Kemenko Pangan)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah mempercepat pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui validasi penerima manfaat, peningkatan standar operasional di berbagai daerah, serta penguatan pengawasan untuk mencegah insiden yang membahayakan penerima.

Langkah pembenahan itu dibahas dalam pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono guna memastikan program berjalan transparan serta mampu menjangkau daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menggarisbawahi pentingnya pencegahan keracunan makanan, efisiensi anggaran, serta penindakan tegas bagi pelanggar tata kelola.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melalui transformasi MBG 2.0, Kepala BGN memangkas anggaran hingga Rp44 triliun yang bersumber dari efisiensi internal BGN, insentif yayasan, dana operasional SPPG, serta rekening virtual (Virtual Account) ganda. Seluruh dana hasil efisiensi ini dipastikan murni sebagai uang rakyat yang harus dikembalikan ke kas negara.

Guna mencegah kebocoran serupa di tingkat bawah, terobosan baru diterapkan melalui kewajiban bagi setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyetor Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH).

Jika ada unit yang tidak menepatinya, pencairan dana akan langsung dihentikan demi menjamin transparansi penuh.

Dari sisi operasional, percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T dan kawasan aglomerasi menjadi fokus lanjutan. Hingga kini, BGN telah mengaktivasi 2.413 SPPG, dengan 31 unit di antaranya siap beroperasi dan direncanakan diresmikan pada minggu kedua Desember, sementara sisanya masih dalam tahap pembenahan sarana.

Agar distribusi tepat sasaran, BGN menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) 2 bagi 26.885 SPPG aktif yang melayani hampir 58 juta penerima manfaat.

Selanjutnya, penerbitan SPS 3 memanfaatkan data pemutakhiran Kemendikdasmen dan Kemenag untuk peserta didik, diikuti SPS 4 bagi kelompok ibu hamil, menyusui, dan balita (3B) berbasis data by name by address (BNBA) yang valid.

Kemudian, pemerintah juga menggencarkan penertiban praktik percaloan untuk mengamankan alokasi anggaran.

Aspek keamanan pangan pun dikawal ketat demi target nihil kejadian fatal, antara lain lewat inovasi yang dikembangkan BGN berupa sistem penyajian prasmanan di sekolah yang mengadopsi praktik terbaik negara lain.

Evaluasi sistem ini didukung penyempurnaan panduan operasional, fasilitas sekolah, edukasi gizi, serta inspeksi ketat oleh satuan tugas daerah.

Pengawasan lapangan pun dioptimalkan melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang terhubung langsung dengan kamera pengawas (CCTV) di seluruh SPPG.

Lewat rangkaian transformasi MBG 2.0 ini, pemerintah optimistis kepercayaan publik terhadap program prioritas nasional tersebut akan semakin terjaga.

(rea/rir)
placeholder