OJK Ungkap 10 Kasus Pelanggaran Pasar Modal

CNN Indonesia
Sabtu, 21 Nov 2026 16:30 WIB
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). CNN Indonesia/Adhi Wicaksono.
Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan. Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Jakarta, CNN Indonesia --

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sejumlah sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu terhadap sejumlah pihak, berdasarkan hasil pemeriksaan atas 10 kasus pelanggaran di pasar modal. 

Pelanggaran yang ditindak mencakup manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran ketentuan transaksi material dan transaksi afiliasi, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengalihan saham.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

OJK menetapkan tindakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat keseriusan pelanggaran, antara lain berupa perintah pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah, larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK), perintah penutupan rekening efek, pengenaan denda administratif, serta perintah pemenuhan kewajiban tertentu.

Dalam penanganan 10 kasus tersebut, OJK menetapkan tindakan atas tiga kasus manipulasi perdagangan saham dengan nilai keseluruhan keuntungan tidak sah yang diperintahkan untuk dikembalikan sebesar Rp23,77 miliar.

Selain itu, OJK mengenakan denda administratif dengan nilai keseluruhan sebesar Rp3,71 miliar atas berbagai pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal.

Berikut rincian 10 kasus pelanggaran pasar modal:

1. Manipulasi Perdagangan Saham PT Grand House Mulia Tbk (HOMI) Periode 20 Maret sampai 21 Juli 2023

OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK).

Pelanggaran itu dilakukan oleh PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman (selaku Direktur PT Sakti Maju Berdikari dan Manajer di PT Pilarmas Investindo Sekuritas), Hermanto (selaku pihak yang memiliki akses atas rekening bank PT Sakti Maju Berdikari), dan Indra S (selaku adik dari Sdr. Hermanto).

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut mencapai Rp6.893.961.022,00.

2. Manipulasi Perdagangan Saham PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF) Periode 4 sampai dengan 19 Mei 2021

OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK, yang dilakukan oleh Ir JK Kristiyono, PT Surapon Berkah Makmur, Andre Parlindungan, Rudi Riang Hepat, Muhamad Yusuf Riang Hepat, dan Mohammad Naufal Akmal Riang Hepat.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.

3. Manipulasi Perdagangan Saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) Periode 6 September sampai dengan 18 Oktober 2022

OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM sebagaimana telah diubah dengan Pasal 22 angka 34 dan dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK, yang dilakukan secara bersama-sama oleh Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pola transaksi saham yang bertujuan menciptakan gambaran semu dan/atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan.

Hasil pemeriksaan OJK menunjukkan adanya manipulasi pasar pada transaksi saham SMDM pada periode pemeriksaan sehingga tidak mencerminkan interaksi permintaan dan penawaran yang sesungguhnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, nilai keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari aktivitas perdagangan tersebut adalah senilai Rp4.322.722.400,00.

4. Pelanggaran Keterbukaan Informasi PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH)

OJK menemukan pelanggaran ketentuan Pasal 2 POJK 31/2015 dan Pasal 2 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 jis. Pasal 6 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 dan Angka III nomor 2 huruf g Butir 13 SEOJK Nomor 16/SEOJK.04/2021, yang dilakukan oleh PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH), Dewan Komisaris dan Direksi PT Indosterling Technomedia Tbk Tahun 2022 yaitu Billy Andrian, Yoas, Sean William Henley, dan Nunu Nugraha.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan tidak disampaikannya laporan Informasi atau Fakta Material kepada OJK dan melakukan pengumuman Informasi atau Fakta Material kepada masyarakat dan tidak dicantumkannya informasi material pada Laporan Tahunan TECH Tahun 2022 terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 5937/Pid.Sus/2022 tanggal 28 November 2022 terkait perkara
hukum yang melibatkan Sean William Henley yang merupakan Komisaris Utama
TECH tahun 2022.

5. Pelanggaran Ketentuan Transaksi Material PT Karya Bersama Anugerah Tbk

PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c POJK Nomor 17/POJK.04/2020 karena PT Karya Bersama Anugerah Tbk tidak melakukan prosedur transaksi material atas perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.

PT Karya Bersama Anugerah Tbk dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp800.000.000,00 atas pelanggaran tersebut.

Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono selaku Direksi PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 karena tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan PT Karya Bersama Anugerah Tbk dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian sehingga PT Karya Bersama Anugerah Tbk terbukti melanggar ketentuan POJK Nomor 17/POJK.04/2020.

Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono dikenai sanksi administratif berupa denda Rp400 juta secara tanggung renteng atas pelanggaran tersebut.

LIHAT SELENGKAPNYA