Sejarah Panjang Kompleks Balai Kota Jakarta

Tri Wahyuni, CNN Indonesia | Sabtu, 12/09/2015 12:35 WIB
Sejarah Panjang Kompleks Balai Kota Jakarta Balai Kota DKI Jakarta tampak luar. (CNN Indonesia/Tri Wahyuni)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bila Gubernur Basuki Tjahaja Purnama saat ini berkantor di Gedung Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, maka tidak demikian halnya beberapa gubernur terdahulu.

Dulu, gubernur DKI Jakarta berkantor di salah satu ruang Gedung Blok G setinggi 24 lantai yang berada persis di sebelah Balai Kota DKI Jakarta. Balai Kota sendiri merupakan bangunan warisan kolonial Belanda.

Semasa muda, bangunan ini bernama Gemeente Batavia. Saat kolonial Jepang menjejakkan kakinya di Nusantara, pada era 1942-1945, kepemilikan gedung ini beralih, begitu juga namanya menjadi Djakarta Tokubetsu Shi.


Setelah Indonesia Merdeka, kantor pemerintahan kota ini berganti nama lagi menjadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta. Sementara itu, kantornya disebut Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan Wali Kota pertama Soewirjo.

Pada 21 Juli 1947, gedung pemerintah itu kembali mengalami pergolakan. Tak hanya perubahan nama, pemerintahan di Jakarta pun tidak dapat berjalan.

Wali Kota Soewirjo beserta para pejabat Jakarta ditangkap dan diusir oleh pemerintahan Belanda yang saat itu belum mengakui Kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945.

Pada 9 Maret 1948, Belanda membentuk pemerintahan Pre-Federal untuk menggantikan pemerintahan sebelumnya dan menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

Nama pemerintahan Kota Jakarta pun kembali diubah menjadi Stad Gemeente Djakarta. Nama inilah yang akhirnya digunakan sampai Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, pada 27 Desember 1949.

Sejak 31 Maret 1950, Soewirjo kembali diangkat sebagai wali kota dan Kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta.

Kantor Pemerintahan Mulai Berkembang

Dikutip dari Jakarta.go.id, pada 1945, di bawah pemerintahan Wali Kota Sudiro, kantor Pemerintahan Kotapraja Djakarta dikembangkan untuk menampung perluasan kegiatan layanan terhadap masyarakat.

Gedung Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda yang berada tepat di sebelah Gedung Balai Kota juga dijadikan sebagai kantor pemerintahan. Gedung itu digunakan sebagai kantor pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong. Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda pun dipindahkan ke Jalan Medan Merdeka Barat sebagai penggantinya.

Tahun 1960, yakni pada masa jabatan Sumarno, Kota Jakarta mendapatkan kedudukan istimewa menjadi setingkat dengan Daerah Swantantra Tingkat I.

Nama Pemerintah Kotapraja Djakarta Raja pun diubah menjadi Pemerintah Daerah Chusus Ibu Kota (DCI) Djakarta. Kepala pemerintahannya pun tak lagi disebut wali kota, tapi diganti menjadi gubernur. Dan pada 1964, Jakarta pun resmi menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, pada 1969, kompleks Balai Kota mengalami pengembangan kawasan. Pemerintah DCI Djakarta membangun Gedung Blok C (Balai Agung) untuk ruang sidang DPRDGR. Sedangkan untuk ruang sekretariat DPRD dan ruang kerja Sekretariat Daerah dibangun gedung blok F sebanyak empat lantai.

Salah satu bagian dalam gedung Balai Kota DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Tri Wahyuni)


Perubahan Nama Menjadi DKI

Pada  1972, nama Pemerintah DCI Djakarta diubah menjadi Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta karena pemberlakukan ejaan yang disempurnakan (EYD). 

Pada tahun yang sama, pemerintah DKI membongkar gedung di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 9 dan membangunnya menjadi sebuah gedung baru berlantai 24 yang kini ditempati oleh para pejabat tinggi di DKI dan dikenal dengan Gedung Blok G.

Pembangunan gedung tersebut dimaksudkan sebagai proyek percontohan bagi pembangunan gedung-gedung tinggi lainnya di Jakarta. Tak hanya itu, pembangunan Gedung Blok G juga digunakan sebagai acuan untuk menyusun peraturan mengenai pembangunan gedung-gedung berlantai di DKI.

Masih di tahun yang sama, kompleks Balai Kota kembali diperluas. Kali ini, perluasan dilakukan ke arah Jalan Kebon Sirih.

Gedung baru itu diperuntukkan bagi Dinas Pendapatan Daerah dan Kas Daerah ini kemudian diberi nama menjadi Gedung Blok H. Setelah itu, secara berturut-turut pembangunan terus dilakukan gedung-gedung baru, seperti Gedung Blok D (Perkantoran dan Sarana Kantor, seperti Bank dan Pemadam Kebakaran) dan Blok F (Perkantoran dan Sarana Kantor).

Satu dekade kemudian, pada 1982, karena kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menampung aspirasi rakyat dalam menyalurkan keinginan dan permasalahan secara konstitusional dan sarana kelancaran tugas dan kewajiban, Pemerintahan DKI Jakarta Membangun gedung DPRD DKI yang menghadap ke Jalan Kebon Sirih. (utw/vga)