Ikatan Dokter Anak Minta Pemerintah Serius Tangani DBD
Endro Priherdityo | CNN Indonesia
Kamis, 03 Mar 2016 17:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Keberadaan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang selalu melanda setiap kali jelang musim penghujan, ditanggapi oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) sebagai tantangan bagi para calon pemimpin daerah ataupun pemerintah daerah.
"Ini untuk siapa saja yang ingin menjadi pemimpin daerah, tolong atur kondisi Dengue di daerahnya," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan, saat peluncuran kampanye Gerakan Nasional Bersama Melawan Demam Berdarah di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/3).
Aman mengemukakan, masalah DBD masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Bukan hanya terkait dengan penanganan DBD seperti menerima pasien atau melakukan fogging, tetapi masalah jentik nyamuk masih menjadi masalah yang terus berulang.
Keberadaan jentik dalam siklus nyamuk Aedes aegepty sebagai vektor virus Dengue penyebab DBD masih seringkali diabaikan. Ini menyebabkan masalah DBD terus berulang dari tahun ke tahun.
Menurut Aman, keberadaan pengawas jentik nyamuk mesti didukung dengan pengaturan dari pemerintah setempat serta peran aktif masyarakat.
"Semua urusan seperti Kalijodo diurus, tapi kenapa masalah di depan mata seperti DBD seolah tidak terlihat?" Kata Aman. "Coba kalau pemerintah memperketat pentingnya jentik ini dalam izin bangunan."
"Misalkan sudah ada outbreak wabah DBD, maka pemerintah daerah akan mengatakan siap dengan cairan, penanganan, dan sebagainya. Baiklah itu bagus, tapi masalahnya ia sudah sakit. Ini penyebabnya tidak ditangani, tahun depan ya begini lagi," kata Aman.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, pada 2014 lalu masih ada delapan daerah dengan tingkat kejadian (incident rate atau IR) yang berada di atas standar pemerintah, yaitu 51 kasus per seratus ribu penduduk.
Delapan daerah tersebut adalah Bali dengan IR 204,2, kemudian Kalimantan Timur dengan 131,1; Kalimantan Utara dengan 111,1; Kepulauan Riau 92,6; DKI Jakarta dengan 83,3; DI Yogyakarta dengan 54,4; dan Sulawesi Utara dengan 53,3. Menyoroti DKI Jakarta, berarti masih terkadi 83 korban DBD dari seratus ribu penduduknya.
"Masalah efektifitas pemerintah daerah, lihat saja datanya," kata Aman. "Sejauh ini kondisi DBD di Indonesia menurut saya masih jalan di tempat, kalau masih belum memenuhi target IR di bawah standar, maka kondisinya berarti masih jelek."
Menurut data dari Kemenkes RI, pada 2010 penyakit DBD tersebar di 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian pada 2014, ada 71.688 kasus dengan angka kematian sebanyak 641 kasus karena DBD.
Menurut survei yang dilakukan oleh GSK Consumer Healthcare Indonesia, sebanyak 97 persen dari 1000 responden mengetahui tentang DBD, namun hanya dapat menyebutkan tiga gejala umumnya seperti panas dan ruam-ruam.
Kemudian sebanyak 62 persen yang kenal DBD tapi tidak mengetahui obat yang tak boleh digunakan untuk kasus DBD dan hanya 10 persen yang tahu persis obat yang dapat digunakan.
"Selama masih ada tempat untuk nyamuk dan jentik, ini tidak akan selesai. Saya sudah menangani DBD dari 20 tahun yang lalu, dan masih saja ada kasus ini. DBD ini bisa kena siapa saja," kata Aman.
"Kalau dokter anak, kami semua siap menghadapi DBD. Kami sudah siap dengan tenaga, dan juga kami siap mengedukasi berbagai tenaga media mulai dari bidan hingga dokter umum tentang DBD ini," ujarnya.
"Ini memang tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana mengurus rakyatnya, menghadapi jentik, dan memasukkan kampanye ini ke dalam instruksi masing-masing pemerintah daerah," kata R Vensya Sitohang, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan RI di kesempatan yang sama.
"Harusnya yang masih memiliki IR tinggi dari standar punya perhatian lebih terhadap kasus ini. Kemudian peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, ini dari masyarakat untuk masyarakat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama memberantas penyakit, apapun itu, dalam hal ini DBD," kata Vensya. (meg)
"Ini untuk siapa saja yang ingin menjadi pemimpin daerah, tolong atur kondisi Dengue di daerahnya," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan, saat peluncuran kampanye Gerakan Nasional Bersama Melawan Demam Berdarah di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (3/3).
Aman mengemukakan, masalah DBD masih belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Bukan hanya terkait dengan penanganan DBD seperti menerima pasien atau melakukan fogging, tetapi masalah jentik nyamuk masih menjadi masalah yang terus berulang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Aman, keberadaan pengawas jentik nyamuk mesti didukung dengan pengaturan dari pemerintah setempat serta peran aktif masyarakat.
"Semua urusan seperti Kalijodo diurus, tapi kenapa masalah di depan mata seperti DBD seolah tidak terlihat?" Kata Aman. "Coba kalau pemerintah memperketat pentingnya jentik ini dalam izin bangunan."
"Misalkan sudah ada outbreak wabah DBD, maka pemerintah daerah akan mengatakan siap dengan cairan, penanganan, dan sebagainya. Baiklah itu bagus, tapi masalahnya ia sudah sakit. Ini penyebabnya tidak ditangani, tahun depan ya begini lagi," kata Aman.
Menurut data dari Kementerian Kesehatan RI, pada 2014 lalu masih ada delapan daerah dengan tingkat kejadian (incident rate atau IR) yang berada di atas standar pemerintah, yaitu 51 kasus per seratus ribu penduduk.
Delapan daerah tersebut adalah Bali dengan IR 204,2, kemudian Kalimantan Timur dengan 131,1; Kalimantan Utara dengan 111,1; Kepulauan Riau 92,6; DKI Jakarta dengan 83,3; DI Yogyakarta dengan 54,4; dan Sulawesi Utara dengan 53,3. Menyoroti DKI Jakarta, berarti masih terkadi 83 korban DBD dari seratus ribu penduduknya.
"Masalah efektifitas pemerintah daerah, lihat saja datanya," kata Aman. "Sejauh ini kondisi DBD di Indonesia menurut saya masih jalan di tempat, kalau masih belum memenuhi target IR di bawah standar, maka kondisinya berarti masih jelek."
Menurut data dari Kemenkes RI, pada 2010 penyakit DBD tersebar di 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota di Indonesia. Kemudian pada 2014, ada 71.688 kasus dengan angka kematian sebanyak 641 kasus karena DBD.
Menurut survei yang dilakukan oleh GSK Consumer Healthcare Indonesia, sebanyak 97 persen dari 1000 responden mengetahui tentang DBD, namun hanya dapat menyebutkan tiga gejala umumnya seperti panas dan ruam-ruam.
Kemudian sebanyak 62 persen yang kenal DBD tapi tidak mengetahui obat yang tak boleh digunakan untuk kasus DBD dan hanya 10 persen yang tahu persis obat yang dapat digunakan.
"Selama masih ada tempat untuk nyamuk dan jentik, ini tidak akan selesai. Saya sudah menangani DBD dari 20 tahun yang lalu, dan masih saja ada kasus ini. DBD ini bisa kena siapa saja," kata Aman.
"Kalau dokter anak, kami semua siap menghadapi DBD. Kami sudah siap dengan tenaga, dan juga kami siap mengedukasi berbagai tenaga media mulai dari bidan hingga dokter umum tentang DBD ini," ujarnya.
"Ini memang tantangan bagi pemerintah daerah bagaimana mengurus rakyatnya, menghadapi jentik, dan memasukkan kampanye ini ke dalam instruksi masing-masing pemerintah daerah," kata R Vensya Sitohang, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Tular Vektor dan Zoonotik Kementerian Kesehatan RI di kesempatan yang sama.
"Harusnya yang masih memiliki IR tinggi dari standar punya perhatian lebih terhadap kasus ini. Kemudian peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan, ini dari masyarakat untuk masyarakat. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama memberantas penyakit, apapun itu, dalam hal ini DBD," kata Vensya. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER