Kemenpar Dorong Pengelolaan Danau Toba Lebih Baik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya menekankan pentingnya pengelolaan danau untuk meningkatkan perekonomian warga melalui pariwisata.  Apalagi dia melihat belum ada solusi terhadap masalah keramba yang membuat kualitas air menurun di Danau Toba.

Padahal perusahaan pembesaran ikan yang beroperasi di daerah ini seharusnya sudah menyelesaikan masalah tersebut di tahun lalu.  Masalah kualitas air tersebut dibahas Arief dalam lokakarya nasional bertajuk 'Pengelolaan Danau Berkelanjutan: Sinergi Program dan Peran para Pemangku Kepentingan di Jakarta' yang digelar pada 9-10 Mei 2017.

Lokakarya yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Knowledge Sector Initiative (KSI) itu dihelat di dua tempat, yakni  Kementerian PPN/Bappenas dan Hotel Aryaduta.

Dalam kesempatan tersebut, hadir Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, beserta para pemimpin daerah.

Dalam acara tersebut membahas banyak hal penting, termasuk kondisi dan permasalahan pengelolaan danau di empat lokasi, yaitu, Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Limboto, dan Danau Rawa Pening,

Danau tersebut rata-rata menghadapi masalah lingkungan yang sama, seperti masalah keramba, eceng gondok, dan penurunan debit air.  Para bupati yang bertindak sebagai pengelola danau juga memaparkan secara gamblang realitas yang terjadi dalam mengelola danau di wilayahnya berdasarkan karakteristik, masalah, dan pengelolaan danau yang berbeda.

Menpar Arief mengatakan, “Danau sebagai suatu destinasi wisata alam (nature) perlu dijaga dengan baik karena, semakin dilestarikan semakin menyejahterakan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Arief membahas solusi kebijakan terkait pengelolaan danau. Dia menilai pengelolaan belum maksimal antarinstansi, antarprogram, serta antarpemangku kepentingan menambah kompleksitas permasalahan.

“Untuk itu, dalam pengelolaan danau harus lah single management. Sama dengan Badan Otorita Pariwisata (BOP) yang single management agar kewenangannya jelas dan bisa tegas,” katanya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, diperlukan terobosan agar dapat mengatasi permasalahan pengelolaan danau.

“Penyelamatan danau sangat mendesak untuk ditangani agar danau tetap mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia,” ujarnya.

Mantan menteri keuangan itu menuturkan, multiguna ekosistem danau dalam menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan sistem pengelolaan yang memenuhi kaidah tata ruang yang benar. Selain itu, juga diperlukan regulasi dan kelembagaan yang jelas dan kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus terjaga.

Bambang menambahkan, pemanfaatan ekosistem danau seharusnya selaras dengan pembangunan berkelanjutan.  Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan.

Pengelolaan danau berkelanjutan harus merupakan suatu aksi kolektif (collective action) dari berbagai berbagai pemangku kepentingan.

“Agar collective action ini dapat berjalan, maka dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses,” tegasnya.

Tindak lanjut hasil lokakarya pengelolaan danau berkelanjutan ini adalah untuk memberikan pijakan dalam penyusunan kebijakan dan membangun sinergi antara pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menyelesaikan permasalahan pengelolaan danau di Indonesia ke depan.

Kebijakan tersebut diharapkan memperkuat perencanaan, kelembagaan, dan regulasi dalam pengelolaan danau di Indonesia mendatang.