Kekhawatiran Akan Perubahan Iklim Bisa Sebabkan Depresi

Jakarta, CNN Indonesia -- Depresi dan kecemasan menjangkiti warga Amerika Serikat yang khawatir akan perubahan iklim.

Hal itu terungkap dalam jurnal Global Environmental Change yang dipublikasikan pekan ini. Studi ini juga mengungkap depresi sebagian besar dialami oleh perempuan yang mengkhawatirkan bagaimana nasib bumi dalam jangka panjang. Gejala-gejala depresi yang mereka alami diantaranya adalah susah tidur, perasaan kesepian dan letih.

“Perubahan iklim adalah penyebab stres global yang terus ada,” ucap Sabrina Helm, profesor Ilmu Keluarga dan Konsumen dari Universitas Arizona yang merupakan penulis utama studi tersebut pada Kamis (18/1).

Lihat juga: 30 Tahun Lagi, Manusia Tak Bisa Makan Cokelat

Ia menambahkan, dampak negatif kesehatan mental yang dirasakan karena perubahan iklim juga bersifat perlahan.

Penelitian ini menggunakan sampel survei online dari 342 responden yang dianggap cukup merepresentasikan kebanyakan populasi AS. Dari pengamatan terhadap sampel tersebut, orang-orang yang terdampak paling parah adalah perempuan dan orang-orang berpenghasilan rendah yang mencemaskan kondisi bumi.

Studi ini juga menemukan bahwa gejala depresi tidak muncul bagi orang yang mengkhawatirkan dampak perubahan iklim terhadap manusia, melainkan pada orang-orang yang khawatir akan dampak perubahan iklim terhadap spesies lain, seperti tumbuhan dan alam secara keseluruhan.

Lihat juga: 10 Cara Jaga Otak Tetap Sehat

Para pakar telah mulai meneliti dampak cuaca ekstrem karena perubahan iklim terhadap isu-isu kesehatan mental, seperti gangguan stres pasca trauma. Walau begitu, belum ada banyak penelitian yang berupaya menemukan kaitan antara kecemasan dan perubahan iklim sebagai masalah keseharian.

Perubahan iklim diprediksi akan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan temperatur bumi yang nantinya menimbulkan suhu panas dan cuaca ekstrem.

Sementara itu, para pemimpin dari dunia telah melakukan upaya untuk meredam emisi gas rumah kaca dan pemanasan global dalam perjanjian 2015, walau AS di bawah kepemimpinan Donald Trump telah menarik diri dari kesepakatan ini. (atk/stu)