Akses Jalan, Hambatan Pelayanan Kesehatan yang Kerap Terlupa

CNN Indonesia, CNN Indonesia | Selasa, 17/04/2018 16:09 WIB
Akses Jalan, Hambatan Pelayanan Kesehatan yang Kerap Terlupa ilustrasi dokter di daerah terpencil (Dok. Kemenkes)
Jakarta, CNN Indonesia -- Masalah biaya pengobatan yang mahal dan juga kesempatan mendapatkan pengobatan bukan jadi satu-satunya masalah dalam hal kedokteran. Akses jalan dan transportasi yang sulit ternyata merupakan hambatan dalam pemenuhan layanan kesehatan yang baik di daerah pedalaman Indonesia.

Hal ini diungkap oleh dokter spesialis penyakit dalam Prasetyo, yang sempat bekerja selama setahun di salah satu rumah sakit daerah di Kalimantan Utara, wilayah yang sangat dekat dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Sarana dan prasarana rumah sakit tempat Prasetyo bekerja sudah cukup baik. Biaya pengobatan yang ditanggung masyarakat juga dibantu oleh pemerintah lewat BPJS. Namun yang kerap menjadi masalah adalah akses jalan menuju rumah sakit itu sendiri.



"Masalahnya adalah bagaimana masyarakat itu sampai ke rumah sakit," ucap Prasetyo, pada dialog evaluasi Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) di Kementerian Kesehatan, Jakarta Selatan, Senin (16/4).

Akses yang sulit juga membuat biaya transportasi menjadi mahal.

"Bahkan jauh lebih mahal akses daripada biaya berobat di rumah sakit," kata Prasetyo.

Karena akses jalan yang sulit dan dibatasi peraturan, pihak rumah sakit tempat Prasetyo bekerja juga kesulitan untuk menjalankan program-program kesehatan yang menyentuh masyarakat langsung.

Kendala di akses bukan hanya berpengaruh terhadap masyarakat yang ingin berobat, namun juga keberlangsungan rumah sakit dalam sehari-hari. Karena biaya transportasi mahal, otomatis harga-harga lain juga lebih mahal.

"Satu galon [air mineral] seharga lima puluh ribu. Mahal sekali," ujar Prasetyo.

Sebagai solusi masalah ini, Prasetyo mengusulkan bahwa pemerintah daerah dan rumah sakit bisa bekerja sama untuk membuat rumah sakit terapung, dimana dokter-dokter yang berkeliling menggunakan kapal untuk menghampiri pemukiman warga-warga sekitar.

"Karena biasanya Pemda punya kapal dan pemanfaatannya kurang. Jadi kalau ada koordinasi dengan departemen kesehatan mungkin bisa dimanfaatkan," kata Prasetyo.


Sejumlah 1.312 dokter spesialis baru saja usai mengikuti program WKDS tahun pertama yang berlangsung dari Maret 2017 hingga April 2018. Program ini berjalan setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam Perpres tersebut, lulusan dokter spesialis diwajibkan untuk mengikuti program WKDS, dimana mereka ditempatkan selama satu tahun di berbagai rumah sakit daerah di Indonesia. (ast/chs)